JAKARTA, beritalima.com – Gerakan Selamatkan Indonesia menyikapi kesiapan dan persiapan pemerintah menghadapi ‘Gelar Perkara’ besok, serta kesiapan dan persiapan pemerintah menghadapi aksi damai lanjutan. Sejak awal telah menjadi bagian dari pendukung Fatwa MUI.
Oleh karena itu GSI menggelar konferensi pers, Senin (14/11/2016) di kediaman Ratna Serumpaet, Jalan Kampung Melayu Kecil V/24, Rt04/09, Bukitduri Tanjakan, Jakarta Selatan. Pada kesempatan ini, hadir Adhie M. Massardi, Said Iqbal, Ahmad Dani, dan lain sebagainya.
Sebelumnya dikatakan Ratna Serumpaet, aksi jutaan umat Islam Indonesia menuju Istana Negara untuk bertemu Jokowi, untuk memastikan penegakan hukum atas Basuki Trjahaya Purnama yang oleh MUI dinilai telah Menistakan Al-Qur’an dan Ulama, dilakukan dengan benar tanpa intervensi, telah direspon secara keliru oleh pemerintah.
“Mulai dari penanganan preovokator setelah Isya yang tak jelas arahnya, tuduhan Presiden tentang adanya aktor politrik yang tak berdasar, langkah Kepolisian dalam penyelesaian kasus Ahok yang tak menunjukkan tanda-tanda adanya kemauan permintaan rakyat, melainkan memperpanjang-panjang proses dsengan retorika berlarut-larurt,” tandas Ratna Serumpaet.
Lebih lanjut dikatakan Ratna terhadap Road Show Presiden ke kelompok – kelompok Islam yang membuatr pergunjingan tentang kegagalan Pemerintah menyikapi rakyatnya justeru meluas. Ia pun menegaskan bahwa Road Show ke berbagai kesatuan Aparatr yang justru memberi rakyat peluang menuding Road Show dimaksud sebagai upaya menakuti – nakuti rakyat atau mengadu domba aparat dengan rakyat.
Menyikapi situasi kekinian pemerintahan Presiden Jokowi, Pertama Ratna Serumpaet mengutuk rekayasa serangan bom ke gereja samarinda yang terindikasi mengadu domba antar umat beragama. Kedua mengutuk Presiden Jokowi yang melecehkan ulama dan umat Islam dengan menghadirkan ulama SU (munafik, fasik, bejad pola pikirnya) dari Mesir.
Ketiga mengutuk pernyataan Perdana Menteri Tiongkok China Li Keqiang yang ikut campur urusan dalam negeri Indonesia. Keempat, menuntut Presiden Jokowi untuk berhenti menjadi kaki tangan antek – antek Pemerintrahan Komunis China.
“Saya sebagai seorang aktivis merasa sedih yang luar biasa, dan beberapa hari bercucuran air mata. Ada kebingungan yang luar biasa. Peristiwa ini pernah juga dialami era Soekarno, trapi sekarang lebih parah. Kalau saya seorang polisi saya akan tangkap orang yang menjadi provokator itu,” tegasnya kepada wartawan.
Said Iqbal, Presiden KSPI mencermati perkembangan ini untuk melakukan mogok nasional 25 Nopember atau 2 Desember 2r016 secara resmi dan akan membuat buruh turun seperti tahun 2013. Isu sekarang ini kata Presiden KSPI, melawan arogansi kekuasaan dan pemilik modal. Sejak lama KSPI sudah melawan reklamasi dan penggusuran jadi siapa yang salah Presiden Jokowi yang sibuk ke Mabesad, ke Kopassus, Ke Marinir, dan ke Brimob.
Hal lain ditambahkan Sam Aliano, Ketua Pengusaha Muda Indonesia menyayangkan sikap pemerintah tidak secepatnya memproses kasus Ahok yang berlarut – larut. Ia mengkhawatirkan apa yang terjadi lantaran satu orang yang menista agama. Dengan demikian pemerintah dinilai apa sulitnya mengadili dan memenjarakan Ahok, agar rakyat tenang damai dan menjadi harmonis antara pribumi dan non pribumi.
“Saya sekumpulan pengusaha muda semua bertemu disini untuk membahas karena merasa khawatir harus kemana. Oleh karena itu pemerintah harus cepat bisa menuntaskan semua permasalahan ini, jangan sampai ibarat nasi jadi bubur,” terang Sam Aliano
Mengingat dirinya yang sudah 20 tahun berusaha di Indonesia, mengingat pula saat kejadian yang terjadi pada tahun 1998 hingga dirinya merasa trauma ketika tengah berada di Mangga Dua, Jakarta Barat. Tidak bisa kemana-mana karena terjepit dan terpaksa menginap di hotel Dusit.
“Saya tidak mau lagi melihat Indonesia lagi seperti dulu, karena seorang bernama Ahok, lebih baik pemerintah bertindak cepat, sekarang dan jangan telat. Saya tidak mau bisnis kita ini jadi rugi, dollar semakin naik, ekonomi semua ketakutan, orang bisnis batal dengan kita. Kita punya kekhawatiran sebagai pengusaha Indonesia Muda,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Tim Advokasi Al-Qur’an dan NKRI, mengawal pernyataan sikap MUI tertranggal 11 Oktober 2016. Pernyataan sikap tim advokat itu diperkuat dengan tausiah kebangsaan MUI pada tanggal 9 Nopember 2016 terkait penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI non aktrif Basuki Cahaya Purnama (Ahok).
Ucapan Ahok di Pulau Seribu menurut pandangan dan sikap MUI, jelas dirasakan umat Islam sebagai penghinaan terhadap agama Islam, kitab suci Al-Qur’an, Rasulullah, dan para ulama karena memasuki wilayah keyakinan pemeluk agama Islam dengan memberikan penilaian (judment) terhadap suatu pemahaman yang diberikan ulama dengan memakai kata yang bersifat negatif, pejoratif, dan mengandung kebencian (hate speech)
Tim advokat yang tergabung dalam tim advokasi pandangan dan sikap keagamaan MUI, hingga saat ini sudah berjumlah 481 advokat. dedy mulyadi
