JAKARTA, beritalima.com – Gagasan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo dalam menerapkan konsep dual track strategi melalui pendidikan vokasi menjadi daya tarik nasional. Bahkan, pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian akan mengembangkan konsep tersebut di seluruh wilayah dengan menyesuaikan potensi daerah.
Hal tersebut terlihat pada saat Gubernur Jatim menghadiri Rapat Koordinasi pembahasan tentang pengembangan Vokasi (SMK) bersama Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Menko Perekonomian Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat, (9/11).
Menurut Pakde Karwo – sebutan akrab Gubernur Jatim, konsep dual track strategi yang digagas untuk membangun SDM yang berkualitas. Konsep tersebut untuk memberikan standar terampil bersertifikat nasional kepada para siswa. Sehingga, strategi tersebut mampu berdaya saing di pasar kerja. “Bahkan, penerapan double track pendidikan vokasi di Jatim sudah berjalan sejak tahun 2014,” ujar Pakde Karwo.
Dihadapan Menko Perekonomian dan undangan yang hadir, Pakde Karwo menjelaskan, konsep dual track strategi yang dilakukan di Jatim diterapkan pada jalur formal SMK, SMA dan paket C dan non formal (SMK Mini, Balai Latihan Kerja (BLK) dan Madrasah Diniyah (Madin). Penerapan dual track ini dilakukan dengan cara memanfaatkan link and match antara industri dan perguruan tinggi, serta filial (kelas jauh) antara SMK dengan PTN.
Sebagai langkah awal penerapan dual track, Pemprov Jatim melakukan moratorium SMA. Hasil tersebut berjalan dengan baik dimana rasio SMA berbanding SMK semakin meningkat. Dari tahun 2008, rasionya berkisar 69.43 : 30.56, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 37.98 : 62,02. Sehingga, jumlah SMK di Jatim saat ini mencapai 2.078 lembaga yang terbagi dalam SMK negeri sebanyak 296 dan swasta 1.782 lembaga.
“Diharapkan pada tahun 2023 nanti rasio SMK banding SMA bisa mencapai 70:30,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Pemprov Jatim juga terus mempersiapkan diri menyongsong puncak demografi di Jatim pada tahun 2019. Yakni saat jumlah usia produktif mencapai 15 – 64 tahun. “Pada tahun tersebut, penduduk berusia produktif sekitar 69,60 persen. Persentase tersebut lebih tinggi dibandingkan nasional yaitu sebesar 67,65 persen,” jelasnya.
Ditambahkan, pendekatan formal dan non formal juga dilakukan, seperti strategi link and macth terhadap 487 SMK bekerjasama dengan 80 perusahaan. Juga SMK berfilial dengan PTN seperti jenis bidang keahlian seperti teknologi dan rekayasa menggandeng ITS dan PENS ITS.
Pakde Karwo menjelaskan, Pemprov Jatim juga melakukan optimalisasi peran SMK dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan luar negeri seperti bidang teknologi dan rekayasa. Kerjasama tersebut dilakukan dengan Jepang dan China. Serta, kerjasama bidang keahlian pariwisata yang dilakukan dengan Swiss. “Sama halnya dengan motor listrik bekerjasama dengan Tianjin sudah kami lakukan sebelum adanya motor listrik seperti saat ini,” tegasnya.
Menjawab tantangan ke depan agar SMK semakin diminati, Pakde Karwo mengusulkan adanya bridging dengan perguruan tinggi negeri. Maksudnya agar lulusan dari SMK juga bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
“Jadi ada kegelisahan bahwa lulusan SMK tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Akhirnya, kami bertemu dengan forum rektor untuk mengakomodir permasalahan ini. Allhamdulillah, lulusan SMK di Jatim bisa melanjutkan ke jenjang tinggi,” imbuhnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi Jatim yang sudah memulai dan menjadikan pendidikan vokasi sebagai program Pemprov. Jatim. Pemerintahan yang dipimpin Pakde Karwo itu telah melangkah maju dalam menentukan kebijakan SMK secara baik dan optimal. “Kami sepakat dengan Jatim bahwa SMK harus terintegrasi dengan dunia industri. Serta keberadaan BLK dapat menjadi tulang punggung untuk mendorong secara informal pendidikan,” ujarnya.
Diakuinya selama ini, penanganan SMK masih tersentral di pusat. Akan tetapi, perkembangannya masih banyak SMK yang maju karena kewenangannya berada di wilayah provinsi. Oleh karena itu, peranan SMK harus dioptimalkan dari daerah. Karena pengembangan vokasi SMK harus disesuaikan dengan potensi setiap daerah yang ada di Indonesia.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mencontohkan, saat ini masih ada tenaga kerja yang pendidikannya SMA dan bekerja di suatu perusahaan. Karena kompetensi yang dimiliki dinilai kurang, akhirnya disarankan untuk mencari keterampilan di Balai Latihan Kerka (BLK) terlebih dahulu. Melihat kasus tersebut, Menko Darmin Nasution berkeinginan agar peran vokasi di daerah bisa semakin dioptimalkan.
“Kita ingin menawarkan ke pemda, mari kita urusi pendidikan vokasi karena ini adalah tanggung jawab kita bersama agar tenaga kerja kita bisa siap di pasar kerja. Terlebih ijin dan kewenangan SMK ada di tangan gubernur atau provinsi,” tutupnya. (rr).
