SURABAYA, beritalima.com– Walikota Surabaya Tri Rismaharini, mendapatkan sorotan dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono, pasalnya gaji ke 13 PNS di Lingkungan Pemkot Surabaya, masih tertunda pencairannya. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi DPP PDIP terhadap Risma.
“Pencairan gaji ke 13 ini sebagai bahan evaluasi, jadi setiap kader yang jadi kepala daerah akan selalu dalam proses evaluasi. Kalau kinerjanya bagus akan kita kasih panggung yang lebih luas, contohnya pak Jokowi (Joko Widodo), dari Wali Kota Solo kemudian kita anggap mampu maka kita berikan panggung yang lebih besar,” ungkap Bambang DH kepada awak media, Kamis (11/10).
Menurutnya, gaji ke 13 merupakan hak PNS, dan sudah tidak ada alasan lagi bagi Pemkot Surabaya untuk tidak mencairkannya, apalagi gaji ke 13 sudah memiliki payung hukum. Apapun alasan yang disampaikan oleh Risma tidak bisa dibenarkan, karena pencairan gaji ke 13 merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui kementerian dalam negeri. Bahwa semua daerah wajib mengalokasikan anggaran gaji ke 13, dan paling lambat diberikan pada bulan Juli 2018.
“Mengapa bulan Juli saya rasa pemerintah cukup bagus melihat persoalan di bawah. Bahwa bulan Juli ini kebutuhan hari raya, kemudian bulan-bulan itu orang tua disibukkan oleh sekolah putra-putrinya,” jelasnya.
Bambang mengaku kaget ketika Risma mengaku tidak memiliki anggaran untuk gaji ke 13. Daerah-daerah lain sudah mencairkan gaji ke 13, padahal kapasitas APBD lebih kecil ketimbang Surabaya.
“Ini menyangkut komitmen, harapan saya September sudah cair, ternyata sampai Oktober belum cair. Kalau memang tidak ada dana, gampang dicek, karena bola ada di Pemkot, jadi saya heran kenapa belum cair,” ucapnya.
Bambang mengaku khawatir PNS akan bergerak menuntut haknya. Sebab, suara kalangan dewan yang notabene wakil rakyat sudah tidak pernah digubaris. Dorongan dewan kepada Risma agar segera mencairkan gaji ke 13 tidak pernah berhasil.
“Dewan ini kan wakil rakyat, saya khawatir karena wakil rakyatnya tidak didengar, justru masyarakatnya nanti yang akan bergerak sendiri,” tandasnya. (Red)
