SURABAYA – beritalima.com | Sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan dana sebesar Rp. 125 M. Dana tersebut meliputi Rp. 25 M untuk dukungan operasional PKH dan Rp. 100 M untuk pelaksanaan PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia (Jamsos Lansia).
“Pemprov Jatim sudah menyiapkan dana Rp. 125 M untuk pelaksanaan PKH Plus Jaminan Sosial Lanjut Usia yang juga termasuk dalam Nawa Bhakti Satya Gubernur Jawa Timur,” jelas Sekdaprov Heru Tjahjono saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) PKH Prov. Jatim yang diselenggarakan di Hotel Harris, Gubeng Surabaya, Senin (29/7) malam.
Jumlah penerima PKH Plus Jamsos Lansia sendiri, sebut Heru Tjahjono sebanyak 50.000 orang dari keluarga tidak mampu. Jumlah tersebut tersebar di 10 kabupaten di Jawa Timur yang tercatat memiliki jumlah keluarga miskin terbanyak. Kesepuluh kabupaten tersebut yakni Bojonegoro, Kediri, Malang, Jember, Lamongan, Bangkalan, Tuban, Probolinggo, Sampang dan Sumenep.
Heru berharap, dengan pengalokasian dana tersebut, PKH bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, sehingga bisa memberikan dampak langsung ke masyarakat.
Apalagi, menurutnya, PKH menjadi program pengungkit ampuh dalam upaya pemerintah mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur.
“PKH ini merupakan salah satu pengungkit untuk mengurangi kemiskinan yang paling handal,” sebutnya.
Melalui PKH, Heru berharap agar pemerintah bisa mendapatkan data riil kondisi masyarakat paling terkini dan valid dengan melakukan pengecekan langsung ke daerah-daerah yang tercatat sebagai titik-titik keluarga tidak mampu.
“Dalam hal ini petugas PKH bisa turun langsung ke lapangan, mengetuk pintu masing-masing warga dan menanyakan kondisi keluarga tersebut,” jelasnya.
Sementara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2019 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48 %. Kendati demikian, angka tersebut dirasa masih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk terus menurunkannya.
Maka dari itu, Heru meminta kepada seluruh pihak, khususnya peserta Rakor untuk meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), berkoordinasi dengan berbagai pihak serta memantau proses jalannya PKH.
Sementara Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dr. Sukesi menyampaikan, PKH plus merupakan program prioritas nasional dalam upaya mengurangi dan menekan angka kemiskinan.
Rakor PKH Jawa Timur yang dilaksanakan pada 29 – 30 Juli 2019 ini diikuti sebanyak 260 peserta. Tujuan utama penyelenggaraan Rakor adalah sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar instansi mulai provinsi hingga kabupaten/kota. Jatim sendiri merupakan salah satu daerah penyelenggara PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 1.692.829 keluarga. (rr)
