KEPULAUAN SULA,beritaLima,com – Masyarakat bersama Mahasiswa Desa Waiboga Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Desa WaiBoga serta melakukan Pemboikotan Kantor Desa, Karena tidak Transparansi terhadap APDes
Ardiyanto M. Tidore sebagai koordinator lapangan(Korlap) dalam menyampaikan Orasinya mengatakan bahwa Pemerintah Desa Waiboga tidak transparansi dalam penggunaan APBdes dari (TA) 2015 hingga berakhir (TA) 2020 tidak Pernah di Publikasi,”
Menurut Ardiyanto ada sepuluh dalam tuntutan aksi tersebut adalah, Pemasangan papan proyek serta pembangunan pagar desa,
Mendesak pemdes evaluasi anggaran AD dan DD desa waiboga Trasparansi anggaran pemuda desa waiboga, Relawan tidak produktif dalam penanganan covid -19.
Kemudian tidak trasparansi anggaran covid -19 desa waiboga, BPD tidak bisa mengtur secara sistematis anggaran desa, Pemdes harus konsisten dalam UU desa no.23 thn 2004, Pemdes tidak produktif dalam pengelolaan APdes, berikan hak – hak masyarakat dalam mengetahi RAB desa serta di berikan sebanyak 196 orang yang belum mendapatkan bantuan tersebut, “ungkap Ardiyanto.
Selain itu, salah seorang massa aksi, Amrun Enger juga menambahkan pada saat pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak tepat sasaran, karena yang mendapat BLT hanya keluarga dari Aparat Desa,”ucap Amrun
Sementara itu, Kepala Desa Waiboga, Hasanudi Tidore saat di wawancarai di kediamannya, Selasa (26/05/20) kemarin, Ia menjelaskan bahwa soal aksi yang di lakukan warganya tekait masalah dana BLT dan transparansi anggaran desa, “Menurut selama ini pihaknya selalu transparansi dalama soal anggaran dana desa, namun di tahun 2020 ini pihaknya masi menunggu, final perubahan APBdes.
” Kalau soal dana desa kami selalu transparansi mulai dari tahun 2015 sampai sekarang ,setiap dana desa cair kami selalu serahkan ke BPD dan kemudian mencetak baliho dan memasangnya di kantor desa,” terangnya
Ia juga menambahkan” namun dalam unjuk rasa kemarin terdapat terebal coz penyampaian korlap bahwa pembagian BLT itu kepala desa, juga memberikan kepada keluarganya ,namun kepala desa membantah coz karena saat mendata nama- nama penerima BLT, kamai melakukan musyawarah dan membaca nama satu persatu apabila yang bersangkutan menerima makan kami akan mengesahkannya.” Jelas Hasanudi.[DN)
