MADIUN, beritalima.com- Sistem pelaporan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau monitoring center for prevention (MCP) terus dioptimalkan oleh Pemkot Madiun, Jawa Timur.
Terbaru, Pemkot Madiun, bersama KPK menggelar monitoring evaluasi MCP, di Gedung GCIO, Dinas Kominfo Jumat 19 November 2021.
Monev tersebut diikuti oleh Walikota Madiun, H. Maidi, bersama perwakilan OPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Madiun beserta tim MCP KPK.
Walikota Madiun, H. Maidi, mengatakan, pihaknya mendukung penuh dan menyambut baik upaya pencegahan korupsi yang digagas oleh tim KPK agar terwujud tata kelola kota yang maju bebas dari korupsi.
“Kita komitmen bahwa kita siap dibina, siap konsultasi siap diingatkan. Pada kesempatan ini terima kasih kehadiran tim di Kota Madiun, sehingga kekurangan seperti apa akan kita tindak lanjuti,” ucap H. Maidi.
Ia juga mengimbau kepada kepala OPD agar mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meminta saran dan masukan kepada tim ahli. Melalui monev ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Sehingga tercipta kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas I Koordinator Wilayah III KPK, Uding Juharudin, mengatakan, pada dasarnya angka MCP Kota Madiun sudah cukup baik, namun perlu ada beberapa poin untuk ditingkatkan agar nilai optimal.
“Lewat monev ini saya harapkan akan lebih baik. Saya rasa selama ini Kota Madiun sudah cukup kondusif dan mudah-mudahan segera didukung hasil kerja yang kongkrit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Uding.
Dalam kesempatan yang sama, walikota menerima pemberian 10 sertifikat hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun. (Sumber Diskominfo/editor Dibyo).
H. Maidi (atas).
