SURABAYA, beritalima.com | Keterwakilan perempuan Partai Gerindra Jatim dalam periode 2019-2024 tidak ada sama sekali di DPRD Jatim. Hal ini menjadi sorotan yang tajam dalam acara “Diseminasi Hasil Riset Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Jatim, Kajian Seleksi Perempuan di Partai Politik hasil kerjasama FISIP UNAIR dan KPUD Jatim, Rabo 6 Nopember 2019 yang di hadiri langsung oleh Ketua KPU RI Arif Budiman.
Mestinya Gerindra harus punya kebijakan untuk keterwakilan perempuan di parlemen, sebab pada periode 2014-2019 Gerindra mempunyai keterwakilan perempuan 1 anggota dewan yaitu Ibu Dra Yayuk Padmi Rahayu. Namun tragis sekali pada periode 2019-2024 Gerindra sebagai partai terbesar ketiga di Jatim tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali.
Hal ini menurut hasil riset Dr Dwi Widyadtuti dari FISIP UNAIR menyimpulkan, “Selama ini perempuan yang mencalonkan diri cenderung bekerja sendiri untuk menjadi legilatif bahkan kurang mendapat dukungan dari partai dan ditelantarkan”. Pungkasnya
Dalam kajian FISIP UNAIR memang ada sedikit peningkatan 1.67 persen keterwakilan perempuan dari tahun 2019 dibanding 2014. Pada pemilu 2014 sebesar 15 persen dan tahun 2019 sebesar 16.7 persen, dengan kontribusi perempuan legislatif terbesar dari PKB, PDIP, Demokrat, PPP dan Nasdem, untuk Gerindra sangat ironi tidak memiliki keterwakilan perempuan sama sekali alias nol sebagai partai besar di Jatim.
.
“Ada beberapa alasan mengapa Gerindra tidak punya keterwakilan perempuan. Pertama, perempuan di biarkan bertarung sendiri tanpah fasiltas partai, bahkan cenderung bekerja sendiri, Kedua, tidak ada kebijakan partai untuk menolong keterwakilan perempuan di parlemen, Dua alasan ini lah yang membuat Gerindra tidak punya wakil di DPRD”. Tegas Dwi yang juga pengajar di Fisip Unair
Dalam kesempatan yang sama M.Mufti Mubarok direktur Lembaga Survei Regional (LeSuRe) juga membenarkan, “Bahwa kekosongan keterwakilan perempuan di Gerindra tidak selayaknya terjadi, harus ada kebijakan dari partai untuk memperjuangkan dan menjaga keterwakilan perempuan, Mestinya Gerindra mengambil kebijakan yang semula punya 1 perempuan di DPRD harus dipertahankan dan bahkan seharusnya perlu ditambah”. Tegas Mufti.
(3M)
