JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Umum Himpunan Masyarakat Soeharto (HMS) Indonesia, Giyanto Hadi Prayitno mengaku, sudah lama mendengar adanya berita mengenai penggantian dirinya sebagai Ketua Umum HMS Indonesia.
“Berita itu sudah saya dengar sekitar delapan bulan lalu. Namun, sampai saat ini kepengurusan HMSI tetap berjalan seperti biasa dengan dirinya sebagai ketua umum,” kata Giyanto dalam bincang-bincang dengan awak media dalam acara buka puasa bersama di Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (8/5).
Giyanto membantah ada kepengurusan ganda di HMSI. Tidak ada dua kepengurusan di HMSI. Memang ada segelintir pengurus yang menamakan diri sebagai Dewan Pendiri Utama HMSI.
“Dalam tanda kutip, oknum ini tengah berpetualang menggeser saya sebagai ketua umum. Saya anggap itu sebagai dinamika organisasi. Dan, itu biasa. Oknum itu mencoba untuk merusak marwah HMS Indonesia,” ucap Giyanto.
Dikatakan, HMS Indonesia adalah organisasi masyarakat (ormas) yang memperjuangkan amanat dan ajaran Bapak HM Soeharto (mantan Presiden Indonesia-red), melanjutkan cita cita beliau serta menjadi rumah perjuangan dan silaturahmi buat para pengagum Bapak Pembangunan ini.
Giyanto didampingi Indarto K Wiguna menambahkan, sampai saat ini HMS Indonesia tetap solid satu komando, tidak ada dualisme pengurus. HMS Indonesia tidak mengenal dan tidak ada Istilah Dewan Pendiri Utama sejak organisasi ini didirikan.
Bahkan, ungkap Giyanto, oknum yang menamakan dirinya Dewan Pendiri Utama HMS Indonesia, sudah lebih dari setahun tidak aktif dalam organisasi. Oknum tersebut, sudah mengundurkan diri HMS Indonesia dan bergabung dengan ormas lain.
Selama ini, kata dia, HMS Indonesia adalah ormas yang mandiri. “Setiap mengadakan kegiatan, tidak pernah meminta sumbangan atau mengirim proposal ke Keluarga Cendana, murni swadaya Pengurus terutama dari saya pribadi, Bendahara Umum, Sekjen serta dari para Waketum yang memang semuanya rata-rata berlatar belakang Pengusaha.”
Selain itu juga swadaya dari para anggota dan pengurus Daerah. “Namun, sebagai marwah HMS Indonesia tetap dan selalu menjaga hubungan baik dengan Keluarga Cendana yang terus mendukung atas Kemandirian HMS Indonesia selama ini,” ungkap dia.
Sekjen HMS Indonesia, Widyawati F Imelda yang hadir dalam acara buka puasa bersama tersebut menambahkan, HMS Indonesia mampu melewati berbagai ujian dalam beberapa tahun terakhir. Pasang naik dan surut sebagai sebuah organisasi, telah bayak dilalui bersama.
Saya sebagai Sekjen, kata Widyawati, mewakili Ketua Umum ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan kawan pengurus yang memilih berada dalam gerbong perjuangan bersama.
“Terima kasih saya juga kepada mereka yang tetap setia, meski kadang organisasi kami ini mendapat terpaan gelombang yang begitu dahsyat. Adapun mereka yang sedang berpetualang, saya namakan kegiatan terselubung. Dan, itu hanya segelintir saja, sama sekali tidak ada artinya bagi kita,” ucap dia.
Dari awal mula kami membangun HMS Indonesia, kata Widyawati, tanpa ragu telah menyatakan dan memperjuangkan HMS Indonesia sebagai organisasi masyarakat yang ingin memperjuangkan amanat dan ajaran Bapak HM Soeharto, melanjutkan cita cita, menjadi rumah perjuangan dan silaturahmi buat pengagum beliau.
Indarto selaku Bendahara Umum HMS Indonesia ikut bersuara, Menurut dia, kegiatan terselubung oknum itu hanya muncul dari suatu kelompok yang dipaksakan, diterima seluruh anggota dan kader HMS Indonesia, khususnya pengurus yang ada di daerah.
Mereka memaksakan kehendak tanpa adanya dialog. “Mereka maunya ada keseragaman dalam berpikir dan bertindak, tanpa memperdulikan AD/ART organisasi untuk menggulingkan ketua omum yang sah dengan mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan Caretaker,” kata dia.
Giyanto menambahkan, kegiatan terselubung mereka itu bertentangan dengan AD/ART HMS Indonesia. Karena di dalam Anggaran Dasar yang tercermin dalam komposisi Struktur Organisasi untuk tingkat DPP tidak ada yang namanya Dewan Pendiri, apalagi Dewan Pendiri Utama.
Yang ada hanyalah Dewan Pembina, Dewan Penasehat dan Dewan Pakar sehingga jelaslah segala produksi kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan Dewan Pendiri Utama adalah perbuatan illegal dan tidak dapat diterima secara konstitusi organisasi.
Bagi kader yang kebetulan berada dan menjadi pengurus DPD dan DPC, sesuai amanah AD/ART, kata Giyanto, kalianlah garda terdepan yang harus mempertahankan kesatuan dan persatuan organisasi HMS Indonesia.
“Saya tahu, kalian, bahkan saya, adalah manusia biasa. Tentu, sebagai manusia biasa kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tetapi, sebagai pemimpin harus disadari pula, jabatan yang di pundak kita dapat menentukan perjalanan keselamatan dan kesuksesan HMS Indonesia kini dan masa yang akan datang,” demikian Giyanto Hadi Prayitno. (akhir)
