SURABAYA, beritalima.com|
Masalah pupuk menjadi blunder, PR yang belum terselesaikan selama puluhan tahun. Karena itu, menurut anggota DPRD provinsi Jatim Go Tjong Ping, menjadi suatu hal yang mustahil bisa menjadikan Indonesia meraih kembali predikat Swasembada pangan.
“Masalah pupuk ini kan sudah berpuluh-puluh tahun mengalami kesulitan. Petani itu kekurangan pupuk. Kalau beli subsidi harganya cuma Rp 2.500,- per kilo tapi non subsidi di atas Rp 5.000,- jadi selisihnya kan 100%. Petani itu minta pada pemerintah jangan ngasih subsidi dengan harga Rp 2500,- tapi barangnya langka. Sementara kebutuhan akan pupuk itu mendesak, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Setiap musim tanam padi, pupuk selalu langka,” keluh politisi PDIP ini.
Anggota komisi B DPRD provinsi Jatim ini blak-blakan meminta agar pemerintah tidak usah memberikan subsidi pupuk. Kembalikan ke harga normal saja, semisal Rp 4.000,- per kilo, itu tidak apa-apa, tapi harus ada barangnya.
“Sekarang ini katanya Indonesia sudah merdeka 77 tahun. Tapi keadaan Indonesia bukannya menjadi lebih baik. Setelah pak Soeharto lengser, masalah pupuk
kondisinya kian memprihatinkan. Di negara se-kaya Indonesia ini sungguh menjadi aneh, masalah minyak goreng, masalah pupuk, dan masalah-masalah yang lain, padahal semua bahan baku yang dibutuhkan ada di Indonesia. Kenapa semua jadi dipersulit?,” tukasnya.
Ping mengisahkan, di negara Thailand, Malaysia sebenarnya tidak se-kaya Indonesia. Tetapi kebutuhan sandang pangan nya baik-baik saja. Ketersediaan pupuk dan kebutuhan pokok dari mulai pertanian, perdagangan atau yang lain, bisa dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan di Indonesia, kebutuhan-kebutuhan pokok sering menjadi masalah. Sebenarnya ada apa?
“Adanya subsidi bukannya menjadi lebih baik, tapi semakin mempersulit keadaan. Kalau pupuk bersubsidi itu memiliki kuota yang terbatas, untuk daerah-daerah yang terbatas juga, jadi tidak merata ke seluruh Jawa Timur. Sementara petani itu ada di seluruh 38 kabupaten kota. Bagaimana pemerintah mendorong dengan kebijakan agar pupuk bersubsidi itu tidak usah diadakan. Kembalikan saja ke harga normal yaitu Rp 4.000,- per kilo, tetapi barangnya selalu ready, selalu ada dimana-mana, jadi jika sewaktu-waktu petani membutuhkan, pupuknya ada dengan harga normal yang terjangkau. Dengan begitu masalah pupuk selesai,” tandasnya.
Ping menyebutkan, Indonesia juga harus memikirkan bagaimana memodernisasi pertanian. Gunakan alat-alat yang memadai seperti yang ada di negara-negara maju. Tidak usah menggunakan tenaga manual (manusia) yang memakan biaya sangat tinggi, sehingga harga beras, harga jagung, harga tebu (untuk proses menjadi gula,red) menjadi mahal.
“Gunakan mesin untuk kegiatan pertanian agar hasil pertanian juga bisa maksimal. Dan harga jualnya bisa lebih rendah, lebih murah dan petani mendapatkan keuntungan. Jika semua dilakukan oleh pemerintah, saya yakin swasembada pangan bisa terealisasi. Indonesia yang kaya raya rakyatnya bisa hidup makmur sejahtera,” pungkasnya.(Yul)
