KUPANG, beritalima.com – Pemerintah Provinsi NTT secara tegas menolak
organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti ideolgi
Pancasila.
Demikian disampaikan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya usai acara
Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara
Timur Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa masa masa jabatan 2014 – 2019,
Senin (8/5). Yang kemudian disampaikan dalam Siara Pers oleh Biro
Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diterima wartawan media
ini di Kupang, Senin (8/5).
Menurut Gubernur Lebu Raya, salah satu ormas radikal yang diduga
sudah ada di NTT adalah HTI (Hizbulah Thhrir Indonesia).
“ Pemerintah Provinsi sudah secara tegas menolak kehadiran organisasi
seperti ini. Hari ini (Senin sore, 8/5), saya bersama dengan
Forkompinda Provinsi NTT akan mengadakan rapat di Labuan Bajo, untuk
membahas hal tersebut dan mengambil sikap tegas dalam bentuk peryataan
tertulis, yang menjadi pegangan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota
serta masyarakat NTT,” ungkap Gubernur pada kesempatan tersebut.
Lebih lanjut Gubernur dua periode tersebut mengungkapkan, Pancasila
adalah konsesus nasional yang sudah final dan tak boleh diutak-atik
lagi.
“Pancasila sudah dihayati sebagai ideologi negara selama 72 tahun.
Dalam kurun waktu tersebut, Pancasila terbukti sangat ampuh
mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam baik itu suku, ras dan
agamanya. Sebagai daerah lahirnya Pancasila, masyarakat NTT harus
menjadi garda terdepan untuk terus memperjuangkan tegaknya ideologi
ini. Kita akan mendesak Pemerintah Pusat untuk mengambil dan menindak
tegas ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” pungkas Lebu
Raya.
Sebelumnya dalam Sidang Paripurna Istimewa PAW itu, Ketua Fraksi
NasDem, Alexander Ena dan Ketua Fraksi PDIP, Gusti Beribe secara
tegas meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk menyatakan sikap
tegas terhadap berbagai ormas-ormas yang ingin mengganti ideologi
Pancasila.
“ Kita tidak boleh hanya menyatakan penolakan terhadap ormas-ormas
tersebut, tapi juga mengajukan surat resmi dan tertulis kepada
Pemerintah Pusat, agar mengambil tindakan tegas terhadap berbagai
ormas-ormas radikal tersebut,” pinta Beribe saat melakukan interupsi
di tengah berlangsungnya Rapat Paripurna Istimewa tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan
pernyataan kedua fraksi tersebut merupakan representasi dari sikap
DPRD NTT.
“Pemerintah Daerah perlu menyatakan sikap tegas demi menjaga keutuhan
NKRI,” tutup Anwar dalam kesempatan tersebut. (Humas Setda NTT/Ang)
