GORONTALO, beritalima.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung Misi Dagang dan Investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Gorontalo di Maqna Hotel Gorontalo, Kamis (31/3).
Bukan tanpa alasan Provinsi Gorontalo menjadi sasaran Misi Dagang Pemprov Jatim kali ini. Sebab sejauh ini Jatim selalu surplus dalam kaitan perdagangan antar daerah dengan Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan data BPS, total nilai penjualan/muat dari Jawa Timur ke Gorontalo di tahun 2021 mencapai Rp 557,96 miliar. Sedangkan nilai pembelian/bongkar dari Gorontalo ke Jawa Timur sebesar Rp 394,43 miliar. Sehingga Jatim surplus Rp 163,52 miliar.
Alhamdulillah , dalam gelaran Misi Dagang Jatim-Gorontalo hari ini, dari pembukaan acara hingga pukul 16.05 WITA, transaksi yang terjadi antara pelaku usaha Jatim dengan Gorontalo mencapai Rp 133.009.870.000 (133 miliar). dengan jumlah sebanyak 58 transaksi.
“Alhamdulillah, transaksi yang terjadi cukup menggembirakan. Namun yang perlu kami sampaikan sejatinya pelaksanaan misi dagang ini menjadi bagian dari upaya kita untuk melaksanakan apa yang menjadi pesan Bapak Presiden Jokowi saat pertemun di Nusa Dua Bali (25/3) kemarin untuk mengalokasikan belanja barang dan jasa dari APBD-nya untuk produk dalam negeri. Kita berharap peedagangan antar provinsi menjadi pendorong kebangkitan ekonomi kita ,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo telah menggalakkan pelaksanaan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Dimana Pemprov Jatim telah berkomitmen untuk melakukan peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui belanja daerah dengan nilai Rp 2,293 Triliun di tahun 2022 ini dan total komulatif bersama 38 kabupaten- kota ditargetkan 26,8 Trilliun rupiah.
Hal itulah yang menjadi landasan dimana dalam Misi Dagang dan Investasi kali ini, Gubernur Khofifah memboyong 14 pelaku usaha dari Jatim serta Kadin, HIPMI dan IWAPI Jatim. Para pelaku usaha ini membawa berbagai komoditi dari Jatim diantaranya seperti kakao bubuk, kakao butter, olahan coklat, kakao biji, beras, jagung, kedelai, bibit tanaman, pala, hasil laut, batik Tanjung Bumi, kain ecoprint, mesin pertanian, serta peternakan ayam dan telur.
Dalam setiap misi dagang yang dilakukan Pemprov Jatim ke berbagai provinsi lain di Indonesia, Pemprov Jatim memfasilitasi dan mempertemukan para pelaku usaha yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM.
“Untuk itu kepada para _trader_ dan _buyer_ yang ada disini, mari kita sambut peluang ini dengan memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri tentunya yang sudah melalui proses standardisasi, akurasi dan dan sertifikasi,” katanya.
“Tentunya kita harapkan juga melalui misi dagang ini maka dapat memenuhi memenuhi substitusi impor (bahan baku) dan kebutuhan lainnya melalui penggunaan produk dalam negeri, sekaligus meningkatkan nilai perdagangan dalam negeri,” imbuhnya.
Menurut Khofifah, untuk memaksimalkan upaya perdagangan antar daerah ini maka salah satu yang harus menjadi perhatian adalah kualitas dan standardisasi produk. Untuk itu, setiap produk harus melalui proses kurasi, standardisasi dan sertifikasi terutama untuk produk makanan dan minuman (mamin).
“Produk mamin ini harus terkonfirmasi kaitannya dengan standar BPOM, kemudian perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan sebagainya. Untuk itu proses pendampingannya juga harus terus kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari upaya penyelamatan ekonomi Indonesia,” katanya.
Lebih jauh, jika melihat neraca perdagangan antara Jatim dengan Gorontalo, Provinsi Jatim banyak menyuplai komoditas cetakan, konveksi, klontong, dokumen, elektronik, alat-alat proyek, bahan bakar kendaraan bermotor, tiang pemancang dan bor, truk pengangkat barang, kendaraan bermotor ke Gorontalo.
Sedangkan, Gorontalo selama ini menyuplai beberapa komoditas utama seperti antara lain Kopra, Jagung, Gula, Coklat, Kembang gula, sapi, minyak mentah, buah yang mengandung minyak lainnya, buah dan kernel kelapa sawit ke Jawa Timur.
Menurut Khofifah gelaran Misi Dagang akan terus dilakukan dengan ekspansi ke provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sebab sejauh ini perdagangan antar daerah Jatim selalu mengalami surplus.
Berdasarkan data BPS pada Januari-Desember 2021, ketika net ekspor perdagangan luar negeri defisit Rp 49 triliun, net ekspor perdagangan antar daerah masih menunjukkan surplus Rp 236,11 triliun.
Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. H. Idris Rahim mengatakan, prioritas perdagangan di Provinsi Gorontalo berupa pertanian, perindustrian, perdagangan, UMKM, Perikanan dan peternakan sama dengan Prioritas pembangunan Jawa Timur.
“Sehingga kita melakukan penandatanganan kesepahaman untuk saling menunjang dan menguntungkan kedua pelaku usaha. Apalagi di Gorontalo itu lebih banyak berkiblat ke Jawa Timur karena adanya sarana prasarana infrastruktur laut dan udara yang lancar,” katanya.
“Oleh karenanya kita lihat di beberapa daerah, alat dryer di Gorontalo itu sebagian besar berasal dari Jatim. Serta kebutuhan pokok di Provinsi Gorontalo apalagi menghadapi Ramadhan ini sebagian besar juga dari Jawa Timur,” imbuhnya.
Ia berharap, penandatanganan perjanjin kerjasama antar pelaku usaha dapat mempercepat akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi kedua belah pihak.
Dalam kesempatan ini turut dilakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Pemprov Jatim dan Pemprov Gorontalo tentang kerjasama pembangunan daerah. Serta turut dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara OPD Pemprov Jatim dengan Gorontalo serta antar instansi non pemerintah.
Yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jatim dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Gorontalo, Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Prov. Gorontalo, dan BKD Prov. Jatim dengan BKD Prov. Gorontalo.
Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jatim dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Gorontalo, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Jatim dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Prov. Gorontalo, dan Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Prov. Gorontalo.
Kemudian Dinas Perkebunan Prov. Jatim dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Prov. Gorontalo, Dinas Kehutanan Prov. Jatim dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Prov. Gorontalo, Dinas PMD Prov. Jatim dengan Dinas PMD Prov. Gorontalo, Biro Organisasi Setda Prov. Jatim dengan Biro Hukum dan Organisasi Prov. Gorontalo, KADIN Jatim dengan KADIN Gorontalo, HIPMI Jatim dengan HIPMI Gorontalo, serta IWAPI Jatim dengan IWAPI Gorontalo.
(red)
