KUPANG, beritalima.com – Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat menargetkan, pada tahun 2019 harus ada 100 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) unggulan dan berdaya saing di NTT. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi BUMDes lainnya di NTT.
“Saya punya keyakinan dengan 100 BUMDes saja yang hebat di tahun 2019 di mana masing-masing punya produk unggulan, tentu akan menjadi fondasi yang kuat dalam mendorong pembangunan perekonomian desa di NTT. Orang-orang yang pimpin BUMDes haruslah mereka yang punya jiwa bisnis,” jelas Gubernur NTT dalam arahannya saat Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa Tingkat Provinsi NTT Tahun 2019 di Hotel Sasando Kupang, Jumat (5/4).
Menurut Viktor Bungtilu Laiskodat, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kesatuan gerak dalam berpikir dan bekerja dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa dan para pendamping. Dengan Dana Desa yang mencapai Rp 3 triliun lebih dari Pemerintah Pusat, kita punya modal besar untuk mendorong NTT keluar dari urutan ketiga terbelakang dan termisikin. Program dan kegiatan harus mampu dikerjakan dengan penuh tanggung jawab dengan karakter kepemimpinan yang berintegritas.
“Jangan banyak-banyak. Cukup dengan 100 BUMDes yang dipimpin oleh mereka yang punya karakter yang luar biasa dan terbiasa berpikir bisnis. Punya jiwa birokrat entrepreneur. Jangan buat BUMDes dengan struktur hebat, adakan rapat luar biasa lalu tempatkan orang seadanya. Kita ingin 100 ini tumbuh menjadi gerakan hebat dan yang lain pasti akan mengikuti. Jangan kita ingin punya 1000 BUMDes, tapi mati suri dan tidak aktif semua,” jelasnya.
Lebih lanjut mengingatkan agar BUMDes tersebut, mengembangkan satu produk unggulan lokal. Pemerintah daerah punya peran untuk melakukan proteksi terhadap potensi-potensi tersebut. Juga membuka akses pasar terhadap hasil olahan BUMDes tersebut.
“Umpamanya untuk tiga Kabupaten di Manggarai Raya, di sana ada produk unggulan Kopi. BUMDes bikin kopi bubuk. Demikian juga Ngada, buat kopi bubuk. Kopi dari dua daerah ini terkenal dengan aromanya yang sudah mendunia. Jangan pikir pasar, kita punya Peruasahaan Daerah Flobamor untuk menampung produk-produk tersebut. Kita punya kewajiban untuk mendorong inovasi masuk ke desa sesuai dengan fungsi pemerintah sebagai fasilitator. Makan dan minum pada acara kantor dan hotel hendaknya dari hasil BUMDes. Kalau kita kerjakan semuanya ini dengan tanggung jawab moril yang sama, maka pada tahun 2020 kita akan lahirkan 100 BUMDes dengan produk-produk luar biasa yang menggetarkan pentas nasional dan dorong petumbuhan BUMDes lainnya,” jelas Viktor Laiskodat.
Pada kesempatan itu, Gubernur Viktor meminta para kepala desa dan para pendamping untuk bekerja semaksimal mungkin. Sebagai garda terdepan, keduanya harus berperan seperti malaikat karena orang-orang di desa pasti penuh dengan keterbatasan.
“Kelemahan sekecil apapun dalam membangun BUMDes khususnya dan desa pada umumnya harus segera diatasi. Jangan membiarkan ruang kesalahan menjadi semakin besar. Kita harus punya semangat kerja tidak hanya push to the limit (bekerja sampai batas,red), tapi terutama bekerja push over the limit (bekerja melampaui batas, red). Bekerja serius untuk membawa NTT ke luar dari garis kemiskinan,”pungkas Viktor Laiskodat.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sinun Petrus Manuk dalam laporannya mengungkapkan sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, total Dana Desa (DD) yang dialirkan ke NTT berjumlah sekitar Rp. 10 triliun lebih. Pada tahun 2015, total DD yang digulirkan hanya Rp 812 miliar lebih. Sementara untuk tahun 2019 mencapai sekitar Rp 3 triliun 20 miliar lebih untuk 3.026 desa di seluruh Nusa Tenggara Timur. Namun untuk tahun 2019, baru Kabupaten Manggarai Barat yang DD nya sudah ditransfer ke rekening desa. Sementara untuk kabupaten lainnya, pembentukan produk-produk hukum di desanya masih berproses dan belum selesai, sehingga dananya belum ditransfer dari pusat.
“Untuk pembentukan BUMDes belum mencapai 30 persen atau sekitar 987 BUMDes. Yang aktif hanya sekitar 781 unit. Kami akan pantau lagi pada tahun ini terkait model usaha BUMDes yang aktif tersebut. Kami targetkan 1.000 yang aktif pada tahun ini.Kami juga meminta kerjasama dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pendampingan terkait pembuatan produk hukum desa sehingga dana desa dapat segera ditransfer,” jelas mantan Kadis Kebudayaan tersebut.
Dijelaskan Pieter Manuk, untuk tahun 2020 ada beberapa prioritas penggunaan DD yang telah disepakati dalam Rapat Kerja (Raker) Kepala PMD Kabupaten/Kota di Rote Ndao Tahun ini. Di antaranya, untuk penanggulangan stunting, pelestarian tenun ikat, penyertaan DD dalam BUMDes untuk menghasilkan produk unggulan.
“Kita juga sepakat agar mulai tahun 2020, DD juga dipakai untuk membangun rumah layak huni sebanyak 5 unit per desanya. Biaya per rumah Rp 50 juta. Dengan demikian, dalam setahun mulai dari 2020 akan dibangun 15 ribu lebih unit rumah. Bahkan di Kabupaten Rote Ndao sudah mulai diaplikasikan mulai tahun 2019 ini untuk 10 unit rumah dengan dana per rumahnya Rp. 69 juta,” jelas Sinun Manuk.
Ada 289 peserta kegiatan Rakor Program Inovasi Desa tersebebut terdiri dari Kepala Dinas PMD Kabupaten/Kota se-NTT, utusan Bappeda/Bappelitbanda kabupaten/kota se-NTT, konsultan wilayah V Provinsi NTT, para camat, tim inovasi Kabupaten, tim pengelola inovasi desa, pemangku kepentingan kapupaten, tenaga ahli kabupaten, pendamping desa dan pendamping lokal desa.
Tampak hadir pada kesempatan tersebut Konsultan Nasional Program Inovasi Desa, Lendi, Kepala Biro Humas NTT, Ardu Marius Jelamu, pejabat struktural pada Dinas PMD PRovinsi NTT, insan pers dan undangan lainnya. (L. Ng. Mbuhang)
