JAKARTA, Beritalima.com– Di tengah merebaknya Covid-19 di Indonesia, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Dr H Jazuli Juwaini mengingatkan momentum persatuan nasional kembalinya Indonesia ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Momentum itu, papar Jazuli kepada Beritalima.com, Jumat (3/4), berkat upaya besar dilakukan Mohammad Natsir yang kemudian dikenal dengan ‘Mosi Integral M Natsir’ 3 April 1950. “Biasanya setiap 3 April, Fraksi PKS rutin menggelar diskusi kepahlawanan memperingati mosi kembalinya Indonesia ke pangkuan NKRI yang dicetuskan Ketua Fraksi Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Mohammad Natsir,” ungkap Jazuli.
Namun, kali ini, ungkap Anggota Komisi I DPR RI itu, karena wabah Corona kita tidak bisa leluasa mengadakan acara, akan tetapi momentumnya justru semakin terasa bahwa menghadapi situasi sekarang kita perlu persatuan nasional seluruh bangsa dan negara sebagai NKRI.
Dalam rangka memperingati Hari Mosi Integral M Natsir, Fraksi PKS DPR RI melakukan Rapat Pleno Fraksi untuk membahas persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi rakyat. Karena itu, dia mengajak dan mengusulkan DPR untuk tetap memperingati Mosi Integral M Natsir 3 April karena mosi itu lahir dari Parlemen. M Natsir adalah Ketua Fraksi Partai Masyumi saat itu.
Fraksi PKS DPR mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menjadikan 3 April sebagai “Hari NKRI”. Pada saat negara dalam keadaan darurat seperti sekarang, spirit NKRI harus semakin kuat, apalagi menghadapi Covid-19 yang semakin mewabah di Indonesia.
“Sebagai sebuah bangsa, kita justru merasakan bagaimana pentingnya menjaga persatuan, gotong royong, saling menguatkan dalam menghadapi Covid-19. Kita minta Pemerintah pusat dan daerah semakin kompak dan sinergis dalam menangani Covid-19 karena di situ makna NKRI,” tegas Jazuli.
Ia meminta pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat. Jaga kekompakan, jangan pertontonkan ego pusat-daerah, kebijakan jangan tumpang tindih dan saling kontra. Prioritaskan rakyat, status kedaruratan kesehatan masyarakat yang sudah ditetapkan secara nasional harus diikuti upaya serius Pemerintah untuk memproteksi rakyat dari wabah Covid-19 dengan protokol yang jelas dan mengatasi dampak ekonominya dengan kebijakan yang konkrit Bantuan Langsung kebutuhan pokok rakyat yang terdampak.
“Pemerintah harus kompak, jangan kedepankan ego, jangan tumpang tindih dan saling kontra, terima masukan dari mana pun datangnya untuk menyelamatkan rakyat dalam menangani Covid-19 ini. Dan, yang terpenting negara hadir memenuhi kebutuhan pokok rakyat yang sekarang sedang sulit,” jelas Wakil rakyat Dapil II Provinsi Banten ini.
Pemerintah, lanjut Jazuli, sudah menggulirkan program jaring pengaman sosial. Meski kita kritisi sangat kurang, tapi kita minta program itu konkrit di lapangan, data penerima harus akurat sehingga tepat sasaran, mudah, cepat diakses dan mudah dicairkan untuk membeli sembako oleh rakyat terdampak terutama para pekerja informal dan harian yang penghasilnnya putus akibat Covid-19. (akhir)
