BALI beritalima.co | Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan paparan tentang kebijakan yang dirancang oleh Pemprov Jatim dengan mengedepankan konsep no one left behind, saat menjadi pembicara pada acara Forum World Bank East Asia Pacific Social Development Driving Impact in middle-income countries, di The Renaissance Bali Uluwatu Ressort, Kab. Badung, Bali, Senin(4/11).
Dalam paparannya, Wagub yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, bahwa konsep no one left behind sengaja dikedepankan karena selaras dengan prinsip yang diusung oleh Sustainable Development Goals (SDGs). Dimana, dalam pelaksanaannya Pemprov Jatim melibatkan semua pemangku kepentingan untuk bisa memberikan manfaat bagi semua utamanya yang rentan.
“Prinsipnya saya bersama ibu Gubernur ingin bahwa jangan sampai ada yang tertinggal. Karenanya dalam perencanaan kami fokus pada program yang memberikan signifikansi pada penyejahteraan rakyat,” tutur Emil.
Emil menambahkan, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang berada di level bawah agar bisa lebih mandiri untuk bisa lebih sejahtera. Salah satu programnya yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) Plus. Dimana, program ini memberikan perhatian khusus kepada lansia terlantar, perempuan kepala keluarga rentan, dan penyandang disabilitas.
“Program PKH Plus ini diberikan kepada kelompok lainnya dan para penerima lainnya agar mereka bisa hidup layak dengan sejahtera dalam usianya yang sudah senja,” tukas Emil sembari menambahkan bahwa World Bank juga telah membantu pemerintah Indonesia untuk memperluas bantuan PKH.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menggagas penyediaan layanan kesehatan gratis berkualitas (Tantistas) untuk memberikan akses kesehatan lebih luas bagi masyarakat di pedesaan. Serta untuk memberikan layanan kesehatan di kepulauan, dan kunjungan dokter spesialis ke daerah kepulauan.
“Program ini merupakan bentuk layanan untuk mendekatkan layanan akses kesehatan kepada masyarakat. Dengan demikian, hal ini diharapkan sehingga derajat kesehatan masyarakat Jatim akan semakin meningkat,” terang mantan Bupati Trenggalek ini.
Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Jatim juga telah melaksanakan program pendidikan gratis berkualitas (Tis Tas) dengan menggratiskan biaya SPP untuk jenjang SMA/SMK untuk sekolah negeri dan subsidi untuk sekolah swasta. Dengan demikian, diharapkan para pelajar usia sekolah dapat menuntaskan pendidikan belajar 12 tahun.
“Program Tis Tas ini sendiri, juga dirancang untuk bisa meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jatim yang berada di rangking 15 se Indonesia. Terlebih, rata-rata lama sekolah masyarakat Jatim sekitar 7,34, yang artinya rata-rata kelas 2 SMP sudah drop out,” urai Emil.
Di akhir paparannya, Emil menegaskan pentingnya peran para pemangku kepentingan untuk menyukseskan semua program tersebut. Dicontohkan, untuk pemerintah dan parlemen misalnya berperan untuk menetapkan indikator dalam target/sasaran, serta pendanaan.
“Konsepnya dibutuhkan sinergitas dan sinkronisasi oleh semua pihak untuk bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan transformative. Sehingga, masyarakat bisa lebih sejahtera dan mandiri,” pungkas Emil.
Selain Wagub Emil, beberapa pembicara di level nasional maupun internasional juga dihadirkan. Diantaranya, Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin, aktivis Islam dan politisi Indonesia Yenny Wahid, serta Director of Disadvantaged Regions Transmigration and Rural Areas, Velix Fernando Wenggal.
