WONOSOBO, beritalima.com – Kesolidan, kebersamaan dan rasa senasib sepenanggungan para tenaga PTK honorer K2 Kabupaten Wonosobo benar- benar diwujudkan tidak hanya waktu ketika berjuang menuntut untuk diangkat menjadi AparaturSipil Negara (ASN) namun juga waktu beberapa rekan kerjanya mengalami musibah kecelakaan ataupun penyakit kronis seperti menderita kanker payudara, kanker rahim, gagal ginjal dan lainnya. Mereka yang terkena musibah diberikan dana santunan dari iuran para tenaga PTK baik Yang masih honorer maupun yang sudah diangkat menjadi PNS dengan jumlah Rp. 43.153.000, 00. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari dilaksanakan kegiatan Donasi Koin dan Njagong Bareng Honorer K2 dengan Ekdekutif dan Legislatif di Gedung Korpri pada 4 Januari 2017, kegiatan yang dihadiri oleh pejabat terkait diantaranya Anggota DPRD komisi A dan D, Kepala Dikbudpora, Ketua dan sekretaris PGRI Kabupaten Wonosobo.
Zaenal Arifin mengungkapkan bahwa acara tersebut bertujuan menggugah pemerintah agar memberikan jaminan kerja kepada para honorer seperti pemberian BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan sebab para PTK ini telah bekerja di instansi pemerintah namun nasib kesejahteraannya kurang diperhatikan. Selain itu, mengharapkan nanti bila ada pengangkatan ASN tidak ada unsur KKN yang dapat merugikan para PTK honorer K2 khususnya dan honorer pada umumnya. “1600 lebih anak didik yang menjadi tanggung jawabnya dengan rincian 663 tenaga pendidik dan 110 tenaga penjaga yang mengamankan aset pemerintah, hal inilah menjadi dasar agar pemerintah lebih memperhatikan nasib dari honorer ini”, ungkap ketua panitia pelaksana kegiatan ini.
Pada sambutan di acara tersebut Kepala Dikbudpora Kabupaten Wonosobo memberikan apresiasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum K2 dengan memberikan donasi santunan kepada rekan-rekannya yang terkena ujian musibah. “Kami atas nama Dinas Pendidikan juga mengucapkan terima kasih kepada para PTK yang telah bersama-sama berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa yang ada di Wonoobo sebab tanpa ada bantuan dari tenaga honorer maka pendidikan di sini tidak bisa berjalan dengan baik”, lanjut Samsul Ma’arif.
“Di Wonosobo baru ada tenaga pendidik 2200 orang sedangkan jumlah rombel yang ada sekarang berjumlah 3100 buah, maka untuk tenaga pendidik khususnya SD masih kekurangan tenaga 800 guru SD, SMP masih kekurangan tenaga guru Mapel Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Jawa. Sedangkan untuk SMA mulai 1 Januari 2017 kewenangan diambil alih oleh Propinsi. Kalau melihat kedepan yaitu tahun 2019 kita sangat kekurangan guru karena adanya pensiunan besar-besaran sehingga tinggal 1000 tenaga guru yang tersisa dengan jumlah rombel 3000 kelas.” Ujar mantan Kepala Dinas Dukcapil ini. Selain itu beliau mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tidak berhak mengangkat CPNS/PNS namun hanya bisa mengusulkan adanya kekurangan tenaga kepegawaian melalui BKD kepada pemerintah pusat.
Senada apa yang disampaikan oleh Kadinas Dikbudpora, Ketua Komisi D DPRD Wonosobo Ahmad Faizun mengatakan bahwa anggaran untuk para tenaga honorer ada kenaikan dibandingkan tahun 2016 juga telah mengupayakan agar tenaga kependidikan di Wonosobo tercukupi namun jawaban dari Depdagri akan berusaha mengangkat tenaga kependidikan secara bertahap agar kebutuhannya terpenuhi. (Gus Edi)
