JAKARTA, Beritalima.com– Wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara
Barat (NTB), H Johan Rosihan meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjaga pasokan kebutuhan lebaran 1442 Hijriah seperti daging sehingga tidak terjadi lonjakan harga begitu taham pada tingkat konsumen.
Soalnya, kata anggota Komisi IV DPR RI membidangi Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH) tersebut, sebagian besar masyarakat masih kesulitan ekonomi sebagai dampak dampak dari wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Pandemi Covid-19 yang awalnya berjangkit di Wuhan, Provinsi Hubei, China tersebut telah merobah kehidupan sosial ekonomi masyarakat termasuk berbagai aturan yang diterapkan Pemerintahan sehingga menyulitkanla kehidupan masyarakat. Sebagian besar rakyat Indonesia saat ini ekonomi mereka sedang terpuruk.
Ya, belakangan ini sudah terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok yang signifikan di sejumlah pasar di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) seperti daging, cabe dan bawang. Tampaknya sejumlah kebutuhan pokok lainnya bakal menyusul naik.
Daging misalnya, pada hari biasa di Pasar Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat harganya hanya Rp 105.000- Rp 110.000 per kg. Namun, 10 hari menjelang lebaran melonjak tajam Rp 150.000 per kg. Daging ayam yang hari biasa Rp 35.000, naik menjadi Rp 45.000 per kg.
Demikian pula cabe keriting merah yang biasanya Rp 18.000- Rp 20.000 per kg, kini sudah Rp 75.000- Rp 80.000,-. Bahkan para pedagang sudah tidak mau melayani konsumen membeli cabe Rp 10.000,-. Bahkan ada pedagang yang mengacuhkan ibu rumah tangga yang meminta diambilkan cabe merah keriting Rp 10.000,-.
Menurut data Kementerian Perdagangan (Kemendag) kebutuhan daging menjelang lebaran mencapai 60.000 ton. Karena itu, untuk stabilisasi harga diperlukan tata kelola supply demand yang tepat agar pasokan daging dapat memenuhi permintaan pasar menjelang lebaran tahun ini.
Cara mengatasinya, papar anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, Pemerintah harus memastikan ketersediaan stok daging yang cukup untuk kebutuhan konsumen selama masa lebaran. Untuk itu, Pemerintah perlu membuat kebijakan, memberlakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas daging supaya tak ada permainan harga karena dipastikan terjadi peningkatan permintaan daging menjelang lebaran ini.
Pasokan daging harus diprioritaskan berasal dari sentra produksi ternak di berbagai daerah. Untuk itu, Pemerintah harus menugaskan Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja ekstra menjaga kelancaran distribusi pasokan daging dari daerah sentra produksi menuju pusat pasar daging sehingga alur distribusi tidak menjadi kendala untuk menyerap produksi daging nasional..
“Pemerintah tidak boleh selalu mengandalkan impor daging. Kita harus berusaha meningkatkan pertumbuhan penawaran daging sapi domestik untuk memenuhi permintaan daging sapi dalam negeri. Pemerintah juga harus menolak dan menunda masuknya daging kerbau dari India karena negara itu tengah ‘tsunami’ Covid-19,” jelas Johan.
Untuk menekan harga daging jelang lebaran, lanjut wakil rakyat ini, Pemerintah nanti mesti berusaha melakukan pembatasan impor dan lebih memperhatikan ketersediaan daging sapi lokal dan sapi siap potong yang ada di berbagai peternakan baik skala besar maupun kecil, serta terus memperhatikan ketersediaan daging sapi di seluruh daerah.
“Saya juga meminta pemerintah membuat regulasi untuk mendukung terciptanya informasi yang transparan antara para pelaku pasar agar struktur pasar daging sapi dapat lebih kompetitif.,” kata dia.
Lebih jauh dikatakan Johan, meroketnya harga daging belakangan ini harusnya menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan sistem agribisnis komoditas daging sapi di Indonesia.
Salah satu penyebab tingginya harga daging sapi karena panjangnya mata rantai pasok daging sapi dari peternak hingga ke tangan konsumen, serta lemahnya dorongan Pemerintah untuk meningkatkan pasokan daging yang berasal dari produksi dalam negeri padahal laju konsumsi daging terus meningkat setiap tahun.
Pemerintah tampaknya lebih suka impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu terjadi hampir untuk semua kebutuhan pokok. Padahal, sebenarnya bila dimaksimalkan, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan itu dari produksi dalam negeri,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
