JAKARTA, Beritalima.com– Kementerian Sosial prihatin terhadap proses hukum yang tengah terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta memastikan untuk bekerja sama penuh serta membuka akses informasi yang diperlukan oleh Komisi Antirusuah tersebut.
Sekjen Kemensos, Hartono Laras dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu (6/12) siang menjelaskan, upaya ini terkait dengan langkah KPK yang diawali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang termasuk salah satunya oknum pejabat di Kementerian Sosial dan juga menetapkan tersangka ke beberapa orang. “Ini bentuk keseriusan dan dukungan kami dalam Pemberantasan Korupsi,” jelas dia.
Hartono mengaku, prihatin dan terpukul di tengah upaya Kemensos untuk terus bekerja melaksanakan tugas dan amanah khususnya menyalurkan bansos di tengah pandemi Covid-19. “Hampir 9 bulan ini, kami dan jajaran tanpa kenal lelah untuk memastikan bansos disalurkan secara cepat, tepat sasaran serta mematuhi prinsip akuntabilitas.”
Sejak awal, lanjut Hartono, kami telah meminta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik Inspektorat Jenderal Kemensos maupun BPKP dan aparat penegak hukum melakukan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan anggaran bantuan sosial ini yaitu dengan Polri, Kejaksaan Agung, termasuk KPK karena kami mengelola anggaran yang besar.
Lebih jauh, Hartono mengatakan, bakal terus bekerja keras melaksanakan atau menyelesaikan program baik program reguler maupun program khusus dari sisa waktu Tahun Anggaran 2020 yang akan segera berakhir, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan program 2021 yang harus kami mulai Januari 2021.
Saat ini total anggaran Kemensos Rp134,008 triliun dan realisasi sudah lebih dari 97,2 persen per- 6 Desember 2020 atau tertinggi dari 85 Kementerian dan Lembaga. Ini yang kita kawal terus. Jumlah anggaran yang masuk skema program perlindungan sosial, baik reguler maupun non reguler (khusus), mencapai Rp128,78 triliun, realisasi juga sudah lebih dari 98 persen,” demikian Hartono. (akhir)
