Hentikan Lelang, Menhub Dinilai Menghambat Nawa Cita Jokowi

oleh -383 views

JAKARTA, beritalima.com – Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Hermawan Sulistyo atau yang biasa disapa Kikiek menilai adanya orang sekitar Presiden Jokowi yang tidak sejalan dengan Nawacita. Ia pun mencotohkan pada sektor pembangunan infrastruktur seperti Perkeretaapian.

Lebih lanjut, Kikiek menilai kebijakan untuk menghentikan proses lelang paket yang ada di Kementerian Perhubungan dapat berakibat pada tidak sejalannya dengan semangat hajat besar pemerintahan Jokowi-JK.

“Misalnya, Menhub melalui irjen memerintah ADTT (audit dengan tujuan tertentu) untuk menghentikan proses lelang paket pekerjaan perkeretaapian,” terang Kikiek dalam siaran persnya kepada wartawan di Jakarta. Padahal perkeretapian ini, lanjutnya, menjadi kebangaan Presiden Jokowi, karena dianggap transportasi yg murah, tepat dan dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.


Padahal bagi Tokoh Reformasi tersebut, tantangan pemerintahan presiden jokowi kedepan adalah sejauh mana infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh rakyat.

“Tantangan tersebut sekaligus janji politik 5 tahun Presiden Jokowi yang terangkum dalam nawa cita,” lanjutnya.

Ia menyesalkan apabila kebijakan Kementerian Perhubungan tersebut dilakukan hanya karena adanya kasus hukum yang dialaminya beberapa waktu lalu, yakni kasus OTT pada Dirjen Laut itu. Kasus Hukum bagi dia jangan sampai berdampak pada berhentinya pekerjaan lain yang bermanfaat.

“Belum lama setelah KPK melakukan OTT Dirjen Laut, irjen Kemenhub merilis ada 32 proyek pelabuhan perintis yang mangkrak. Belum lagi pekerjaan infrastruktur di dirjen lainnya,” terangnya.

Oleh karenanya, ia meminta Presiden untuk melakukan evaluasi internal. Jangan sampai program nawa cita yang sudah disusun bersama JK, kandas di tangan menteri-menteri.

“Kalau seperti ini menular dikementerian lain, khususnya kementerian yang langsung bersentuhan langsung dengan infrastruktur, dapat mengancam elektabilitas jokowi,” tulis Kikiek, bahkan menurutnya hal tersebut dapat menjadi “peluru” bagi lawan politik.
(Syakir)