JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW) mempertanyakan iklan kinerja pemerintah yang disertai kutipan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disejumlah bioskop di tanah air.
“Humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang menjadi kinerja dari pemerintah, tapi kan pemerintah konteks ini bukan hanya Jokowi saja. Bahkan kinerja Kominfo pun perlu disampaikan. Namun, kenapa yang disorot itu hanya kinerja Jokowi saja,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/9).
Politisi senior itu mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) malah jadi membuat sesuatu yang menimbulkan tafsir adanya kampanye.
Apalagi kata dia, diketahui Jokowi merupakan salah satu bakal capres yang bersaing di Pemilihan Presiden 2019. “Saya setuju kalau iklan semacam itu dicopot saja. Karena alih-alih itu menghadirkan simpati, itu akan menghadirkan antipati,” ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.
Menurut wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jakarta I tersebut, adanya iklan itu juga mengganggu kenyamanan penonton yang sudah membayar uang untuk menonton film. Bukan untuk melihat iklan Presiden Jokowi.
Jadi, lanjut Ketua MPR RI 2004-2009 tersebut, menurut saya elegannya kalau ingin menyampaikan program-program pemerintah jangan di tempat-tempat yang di mana rakyat harus membayar gitu. “Mungkin pemerintah membuat baliho atau di TV yang dikelola pemerintah, seperti TVRI misalnya,” katanya.
Seperti diberitakan, Kominfo menilai bahwa tidak ada yang salah dari iklan tersebut, sehingga mereka menolak mencopot iklan itu. Alasannya, iklan itu tidak menjelekkan orang atau pun lembaga lain. Iklan ini juga ditegaskan bukan sebagai bagian kampanye Jokowi.
“Dapat saya sampaikan bahwa iklan itu bukan kampanye Pak Jokowi. Iklan itu memang disiapkanh Kemeninfo yang salah satu tugasnya sebagai Government Public Relation atau menjadi humas pemerintah,” kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, Rabu (12/9). (akhir)
