Oleh : Firman Syah Ali
beritalima.com | Money politics dan korupsi adalah dua hal yang saling berkaitan. Bahkan bisa dikatakan money politics merupakan ibu kandung korupsi generasi baru. KPK itu hebat karena bagaikan berburu koruptor di dalam kebun binatang. Tapi apakah KPK mampu mencegah tindak pidana korupsi dengan cara mengubah budaya money politics dan korupsi menjadi budaya politik bersih bermartabat? publik belum melihat kemampuan KPK di bidang itu.
Pemberantasan budaya money politics dan korupsi membutuhkan aksi revolusioner yang melibatkan semua stakeholder, tidak bisa kita memberantas kedua tumor ganas tersebut dengan hanya mengandalkan KPK. Revolusi budaya di bidang pendanaan politik dan korupsi sangat niscaya dan urgen dalam rangka mempercepat perbaikan bangsa dan negara kita tercinta.
Revolusi budaya akan sangat baik jika berangkat dari bawah, dengan cara menyasar akar rumput. Organisasi pemerintahan otonom terendah dan terbawah di Indonesia adalah Desa. Bisa dikatakan bahwa desa merupakan republik-republik kecil dan NKRI merupakan uni dari desa-desa. Maka revolusi budaya dimaksud hendaknya berangkat dari desa.
Indonesia sebetulnya sudah punya program revolusioner yang bernama revolusi mental. Revolusi mental ini dicanangkan oleh Presiden RI Joko Widodo sejak periode pertama pemerintahannya. Revolusi mental tersebut sangat dahsyat apabila bisa dilaksanakan secara efektif. Pelaksanaan revolusi mental akan jauh lebih efektif jika lebih detail mengatur peperangan melawan dua budaya destruktif tersebut di atas, misalkan bekerja sama dengan organisasi-organisasi mahasiswa beserta organisasi alumninya, seperti HMI dan KAHMI, GMNI dan PA GMNI serta PMII dan IKA PMII.
Pemerintah bisa bersinergi dengan organisasi-organisasi idealis tersebut untuk menyiapkan kader-kader terbaiknya menjadi kepala desa. Pemerintah bisa memfasilitasi
pembekalan penguatan desa dan strategi pilkades bersih di kalangan ormas-ormas kemahasiwaan. Dengan sinergitas tersebut maka organisasi kemahasiswaan tidak lagi berorientasi pada distribusi kader di level pemerintah pusat dan daerah, namun juga mengarahkan distribusi kader ke tingkat Pemerintahan Desa. Distribusi kader di level Pemerintahan Desa saat ini sangat penting dan strategis karena posisi Desa sudah diatur sestrategis mungkin oleh peraturan perundang-undangan.
Organisasi Kemahasiswaan terkemuka seperti HMI, GMNI dan PMII sudah lama berkontribusi terhadap NKRI dan berpartisipasi aktif dalam proses pemerintahan dan pembangunan. Hal itu terjadi sejak anggota HMI, GMNI dan PMII hanya terdapat di kota-kota besar hingga saat ini, ketika alumni dan anggota organisasi kemahasiswaan tersebar di pedesaan, termasuk di pondok-pondok pesantren.
Maka sangat relevan jika alumni dan anggota organisasi kemahasiswaan dikerahkan untuk merebut posisi Kepala Desa di seluruh indonesia. Dengan demikian, negara kita tercinta akan lebih bersih dan bermartabat, karena kepala desa telah diisi oleh kaum cendikiawan yang idealis. Pemerintahan desa akan berjalan sesuai dengan semangat perjuangan kebenaran dan keadilan. Proses pemilihan kepala desa akan bersih dari unsur-unsur money politics dan KKN.
Desa gemilang, NKRI Cemerlang.
*) Penulis adalah Pengurus Wilayah NU dan IKA PMII Jawa Timur
