Jakarta.beritalima.com|
H.Muhammad Syafrudin,ST,.MM yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi PAN Dapil NTB I Pulau Sumbawa mempertanyakan kepada pihak KKP RI (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tentang penyaluran bantuan dalam bentuk keuangan atau modal usaha masih sangat susah realisasinya bagi para nelayan diseluruh indonesia.
Disamping presedurnya yang susah difahami oleh nelayan kecil serta menjadi kendala bagi nelayan,” oleh karenanya saya meminta agar KKP Pusat memberikan penugasan kepada bawahannya dengan akurasi penugasan yang tertata rapi sehingga bisa terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat nelayan dibagian bawah demi tercapainya target yang ingin dicapai oleh pemerintah,” demikian HMS sapaan akrab H.M Syafrudin dalam rapat dengar pendapat dengan pejabat eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (9/2/22).
Selanjutnya HMS juga meminta perhatian khusus dari pejabat KKP pusat agar bisa memperhatikan ukuran benih ikan yang menjadi bantuan yang akan disampaikan kepada masyarakat mengingat ukurannya yang sangat kecil sehingga rentan untuk dibudidaya.
HMS menyampaikan bila perlu KKP memberdayakan pembudidaya lokal dan tidak perlu mendatangkan dari luar daerah yang jauh karena rentan akan kematian benih tersebut, sebab semuanya itu menggunakan anggaran yang berasal dari rakyat.
” Saya menyayangkan kejadian tersebut karena selalu mendapat masalah ketika benih disampaikan tapi beberapa saat kemudian sudah mati, kedepan ini harus menjadi perhatian agar tidak terulang kembali,” pinta HMS
HMS berharap agar KKP memperhatikan bantuan alat tangkap bagi para nelayan kecil seperti mesin ketinting karena masih sangat dibutuhkan oleh para nelayan diseluruh tanah air, jika ini bisa dipenuhi maka akan banyak manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian bagi masyarakat kecil, terutama didaerah yang memiliki luas lautnya lebih luas dari daratan.(Rozak)
