SURABAYA, Beritalima.com |
Baru-baru ini, pemerintah kota Surabaya sukses mengadakan vaksinasi massal dengan target 50.000 per hari. Dengan syarat yang mudah tentu saja mengundang atensi masyarakat. Ribuan warga setiap hari memadati gedung olahraga 10 November Tambaksari. Karena dirasa efektif dalam menghimpun warga untuk sesegera mungkin melakukan vaksinasi bagi warganya, beberapa kabupaten kota mengadopsi kegiatan tersebut. Tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, tentu menimbulkan kerumunan yang tidak sehat, terutama dimasa pandemi gelombang dua, dimana lonjakan kasus Covid-19 kian melejit.
Menanggapi kebijakan program vaksinasi massal yang mengkhawatirkan tersebut, Anggota DPRD provinsi Jatim Hari Putri Lestari SH MH atau yang biasa dipanggil HPL ini mengungkapkan pendapatnya.
“Selanjutnya harap tidak terjadi lagi pelaksanaan vaksin massal. Kasihan antrian mulai pagi sampai sore, bahkan ada yang sampai malam, peserta yang antri lama jadi kehausan, kelaparan, kepanasan dan kelelahan, bahkan ada yang sakit, pusing, mual, hingga pingsan. Saat di vaksin bisa jadi kondisi fisik tidak fit lagi,” tandasnya.
Wakil ketua DPD PDIP Jatim ini menuturkan, ada beberapa Panitia penyelenggara kurang siap, mulai pendaftaran, pendataan, undangan, pelaksanaan, mengatur antrian, kesediaan vaksin kurang, ada yang sudah daftar dan dapat undangan tidak jadi vaksin, tapi yang datang tanpa daftar malah diterima. Berikutnya vaksin yang kedua juga ada yang belum pasti tanggalnya,” sambung HPL.
“Saya dapat laporan dari buruh /pekerja yang masih bekerja di pabrik, setiap hari ada yang terpapar positif covid, karena kebanyakan yang bekerja di pabrik kawasan industri adalah bukan penduduk setempat, tapi berasal dari luar kota, dan tidak semua pengusaha mampu melaksanakan vaksin gotong royong. Sedangkan sebagian kepala daerah masih mengutamakan warganya. Yang bukan warganya harus pakai surat domisili atau surat keterangan bekerja dari Perusahaan di tempat kerjanya,” tukas anggota komisi E ini.
HPL mengisahkan, dapat laporan ada yang akan vaksin ke Puskesmas ditolak, alasannya menunggu program kolektif yang lain, hal ini yang menyepelehkan antusias warga untuk vaksin. Alasan Puskemas dan dinas kesehatan bahwa 1 ampul untuk 10 orang, jika yang ingin vaksin tidak sampai 10 atau kelipatannya, maka sisanya tidak bisa dipakai. Jika memang harus kelipatan sepuluh, diumumkan ke warga, agar bisa mengajak saudara, atau teman, atau tetangga, agar bisa mencapai kelipatan 10 sehingga sudah bisa divaksin.
“Sebaiknya vaksin dipermudah dan dipercepat, salah satunya di setiap kelurahan /desa atau puskesmas, setiap hari diselenggarakan vaksin, tidak perlu menunggu ratusan, atau ribuan. Setiap hari warga ditentukan tanggalnya, dibatasi jumlahnya dengan protokol kesehatan. Warga tertib, disiplin ketepatan waktu agar lancar. Ada Puskemas yang menunggu sampai ratusan, masak undangan mulai jam 9 pagi baru divaksin jam 13 an dan selesai sertifkat jam 15 an,” tukasnya.
HPL menghimbau, pelaksanaan vaksinasi massal bisa diselenggarakan di sekolah, dan perkantoran serta kawasan industri tiap hari ada vaksin.
“Yang kami apresiasi ada yang sudah melakukan vaksinasi dari rumah ke rumah, khususnya bagi lansia. Jika dilakukan setiap hari, sesuai target presiden 1 juta vaksin setiap hari, seharusnya bisa. vaksin dari Pemerintah pusat segera didistribusikan, jangan sampai telat, dan provinsi juga segera ke kota kabupaten, jangan menunggu, tapi perlu pro aktif. Jika alasan kurang tenaga medis segera ditambah, tidak sulit dan tidak lama. Relawan-relawan bisa dilibatkan membantu,” tegasnya.
HPL menambahkan, kita dikejar waktu seperti suasana perang, strategi /managemen, pasukan, vaksin (amunisi perang melawan virus) harus cepat, mudah dan cukup. Jika ingin pandemi segera berkurang, dan herd immunity bisa tercapai. Dan Semua warga wajib menjalankan protokol kesehatan.
“Kesadaran masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dan vaksin perlu bantuan tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh agama,” pungkasnya.(Yul)
