SURABAYA, Beritalima.com |Polemik dan konflik pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang terus bergulir menuai banyak kontroversi. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa PJJ tetap harus dilaksanakan, mengingat penyebaran Covid-19 kian bertambah hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Hari Putri Lestari (HPL) anggota DPRD provinsi Jatim dari komisi E mengungkapkan keprihatinan. Dampak dari PJJ sendiri banyak menyisakan kepedihan bagi sebagian besar masyarakat yang memiliki anak usia sekolah.
Untuk itu, HPL merasa bahwa pemerintah harus turun tangan mengatasi permasalahan tersebut, “Pemerintah sudah memberikan wacana terkait keringanan kuota, karena pembelajaran daring itu memberatkan orang tua. Memang seharusnya pemerintah bekerjasama dengan provider, stackholder, BUMN, BUMD, untuk memberikan fasilitas Wi-Fi gratis,” pintah HPL.
Politisi besutan PDIP ini mengatakan bahwa pihak pemerintah provinsi, pemerintah daerah misalnya harus mulai memikirkan memberikan fasilitas itu , “Kita ngomong soal kewenangan provinsi ya, bagaimana anak didik ini meskipun dia dimanapun, jadi tidak hanya di sekolah atau di rumah. Mungkin kalau di rumah itu misalnya kouta itu terbatas, minimal di tempat kepala desa, di Kelurahan atau desa itu ada yang bisa diakses baik itu SD SMP SMA maupun anak kuliah,” tandasnya.
HPL juga minta pemerintah maupun stakeholder tanggap terhadap kesulitan masyarakat yang anaknya harus sekolah dirumah, ataupun pegawai, UKM yang bekerja di rumah. “Orang bekerja pun sekarang sudah banyak menyelesaikan pekerjaannya itu melalui internet. Kalau memang kuota internet itu terbatas harus ada free wi-fi untuk publik. Di area public service, di kantor-kantor, Balai desa, Balai RW, jadi misalnya di kepala desa, kemudian di kantor kepolisian, di dinas-dinas atau bahkan di kecamatan. Ataupun misalnya di kantor-kantor pemerintah itu wi-fi-nya dikencengin, ditambah lah. Intinya masyarakat awam atau masyarakat yang membutuhkan itu paling tidak dia bisa merasa ringan,” tandasnya.
“Contoh yang sudah diteladani dari kepolisian sudah ada. Tapi kan tidak cukup kantor kepolisian saja. Di mana masyarakat terpencil tidak memiliki HP maupun akses internet. Mungkin bisa di toko-toko yang bisa diajak kerjasama untuk bisa diakses wi-fi-nya gitu, Jadi semua pihak berpartisipasi, CSR-nya salah satunya menyisihkan untuk wi-fi publik. Memang saat ini betul-betul dibutuhkan gotong royong untuk mengakses salah satu sarana publik, yang paling penting adalah mengejar ketertinggalan dari para siswa yang belum mendapat layanan Wi-Fi gratis, juga para UKM, pegawai maupun usaha di rumah,” pungkasnya. (yul)
