SURABAYA, Beritalima.com |
Adanya ketimpangan jumlah SMAN dan SMKN di Jawa Timur, disertai dengan data dari pemerintah yang menyebutkan bahwa jumlah pengangguran didominasi oleh lulusan SMK, menimbulkan keprihatinan para anggota DPRD provinsi Jatim. Karena itu, Hari Putri Lestari atau yang biasa dipanggil HPL ini meminta pemerintah mendata ulang jumlah angka pengangguran.
“Kami akan mendorong pemerintah provinsi untuk memperbanyak SMKN,
memperbanyak SMKN tentu dengan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dengan perkembangan masyarakat sekarang. Perkembangan masyarakat dan industri, kenapa kami dorong untuk ditambah jumlahnya, Karena SMK ini cenderung lebih siap lulus. SMK itu lebih siap kerja, baik itu secara mandiri maupun di perusahaan-perusahaan, ataupun di kantor-kantor,” terang Anggota komisi E ini.
“Melihat dari data yang di dinas Ketenagakerjaan, angka pengangguran tinggi itu sebelum covid, apalagi saat covid itu angka pengangguran setinggi-tingginya,” sambung HPL.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, dari melihat dan mengamati di lapangan,
ternyata kan belum tentu jumlah itu sama dengan di lapangan. karena yang terdata itu adalah yang bekerja secara formal di perusahaan-perusahaan atau instansi instansi pemerintah.
“Perusahaan-perusahaan yang memiliki manajemen yang baik didaftarkan ke dinas tenaga kerja, atau proaktif dari masyarakat yang memang dia mendaftarkan diri bahwa dia sudah bekerja. Faktanya banyak yang tidak terdata sehingga angka pengangguran dianggap tinggi,” lanjutnya.
HPL menjelaskan, lulusan SMK banyak yang bekerja di sektor informal. Misalnya seperti bekerja musiman tidak bekerja di kantor tapi dia bisa kerja di rumah, seperti membuka usaha catering, rias manten, tukang servis HP, elektronik, mereka bekerja dan mendapatkan penghasilan.
“Ini yang tidak terdeteksi atau dianggap tidak bekerja. Seorang pengacara tunggal, penjahit, desainer, konsultan keuangan. Mereka sudah Mandiri, dia bekerja hanya dengan sebuah laptop. Ini harus dikaji ulang tentang status bekerja. Bekerja memang orang yang menerima upah, tapi kan ada yang tidak menerima upah dari usaha sendiri, harusnya itu sebagai pekerjaan. Ini yang harus disamakan,” tegasnya.
HPL menegaskan, menurutnya selama ini SMK itu dianggap nomor sekian dibandingkan pilihan utama pasti SMA, dengan harapan bisa kuliah dengan D3 atau S1. Nah faktanya saat ini tren sudah berbeda, orang dengan hanya sekedar lulusan SMA saja belum dianggap siap bekerja, dibandingkan yang lulusan SMK. Yang lulusan SMK punya keahlian, sehingga lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan juga mampu membuka usaha sendiri,” pungkasnya.(Yul)
