Penulis :
Jeannie Latumahina
Evaluasi terhadap sistem demokrasi bangsa Indonesia hari ini mengarah kepada satu pertanyaan penting: mengapa sistem demokrasi yang kita anut masih menampakkan politik identitas yang marak, yang kemudian berdampak pada peningkatan korupsi, kolusi dan nepotisme?
Pertanyaan ini sepenuhnya merupakan kajian Politik dan tampak tidak berhubungan dengan ekonomi. Tetapi, kajian Politik sebetulnya tidak pernah lepas dari kajian ekonomi. Politik tanpa biaya operasional atau kalkulasi untung-rugi ekonomi tentu tidak mungkin. Makanya kajian ekonomi-politik menjadi sangat relevan. Itu di ranah teoretis.
Di ranah praktis, dengan mudah dapat kita temukan betapa uang sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Ada uang, ada suara. Tak ada uang, siap-siap saja utk kalah. Meskipun tidak selamanya semboyan itu benar, tetapi dalam banyak hal, itu benar. Pemilihan umum mulai dari Pilkades, pileg, pilkada, Pilgub, dan Pilpres. Akibatnya, politik dalam demokrasi Indonesia berbiaya tinggi, sesuatu yang kemudian memunculkan korupsi, kolusi dan nepotisme di berbagai ranah kehidupan bernegara. Politik identitas berdasarkan keluarga, suku, agama, golongan, kelompok, dll sangat marak dan tidak bisa dihindari.
Kita mungkin saja menyalahkan sistem atau mental dan mengusulkan untuk segera diperbaiki. Tetapi, bagi saya persoalannya bukan di situ. Analisis terhadap struktur sosial masyarakat kita lebih menentukan. Kita mesti membedakan dua model masyarakat. Pertama: masyarakat ekonomi sederhana dan kedua, masyarakat ekonomi kompleks. Pada yang pertama, cirinya adalah masyarakat agraris yang menghidupi model ekonomi subsistensi: menghasilkan sesuatu untuk terutama mencukupi kebutuhan sendiri dan keluarga. Sisanya yang baru dijual. Model kehidupan seperti ini banyak sekali dijumpai di desa-desa, terutama desa yang belum berkembang, dan sedang berkembang bahkan masih ada di desa-desa yang maju.
Secara sosial-ekonomi, masyarakat jenis ini sangat bergantung secara individual ataupun keluarga dengan keluarga besar atau kelompok yg lebih besar entah itu kampung, klan, sub suku dan suku. Untuk menyelenggarakan kegiatan seperti adat, perkawinan, kematian, dan ritual-ritual yg butuh biaya besar, mereka biasanya sering berkumpul, urunan dalam hal dana, dll. Dengan itu, ikatan emosional mereka sangat kuat. Para politisi yang lihai menggunakan politik identitas yang primordial biasanya memanfaatkan secara maksimal struktur sosial ini untuk pemenangan politik. Inilah yang kemudian menjadi tidak cocok bagi sistem demokrasi modern yang mendorong orang memilih pemimpin secara rasional (maksudnya berdasarkan kompetensi, rekam jejak dan integritas yg bagus), dan bukan secara emosional berdasarkan kedekatan primordial.
Model masyarakat ekonomi kompleks adalah masyarakat industri. Pada model ini, masyarakat berusaha menghasilkan sesuatu untuk dijual, mendapatkan untung. Mereka betul-betul berorientasi pada pasar, dan mengandalkan perhitungan yang rasional berkaitan dengan untung-rugi. Kebiasaan berpikir rasional ketimbang emosional menjadi landasan pokok dalam hidup. Model masyarakat seperti ini umumnya ada di kota, ciri masyarakat urban. Keluarga-keluarga inti (Ayah, ibu dan anak) relatif tidak tergantung pada keluarga besar atau klan atau suku, dll. Mereka cenderung individual, punya otonomi dan berjuang agar sedapat mungkin segala sesuatunya dikerjakan sendiri entah dalam hal perkawinan, kematian, adat, dll. Karena ikatan dengan keluarga besar relatif longgar dan melemah, maka karakter individualis dan rasional menjadi kuat. Karakter seperti ini tentu saja cocok dgn sistem demokrasi modern yang mengharapkan warga negara bertindak rasional, ketimbang emosional. Jadi, sistem demokrasi modern memang cocok dengan masyarakat ekonomi kompleks atau masyarakat industri.
Bagaimanapun, kedua model masyarakat itu punya sisi positif dan negatif. Kolektifitas yang berdasarkan komunalitas primordial memang baik agar individu tidak sepi dan terasing sebagai manusia, bisa saling membantu dalam berbagai kesulitan hidup. Tapi, komunalitas juga mudah jatuh kepada model politik primordial. Di sisi lain, karakter rasional dan individual dalam masyarakat industri bisa membantu orang utk mandiri dan maju dalam hidup, bisa berkompetisi dgn orang lain. Tapi, individualisme yang kuat bisa membuat orang jadi apatis pada penderitaan orang lain.
Agar sistem demokrasi modern bisa berguna maksimal bagi kita, apakah kita mesti mengubah struktur sosial masyarakat kita dari ekonomi sederhana (subsistensi) menjadi masyarakat ekonomi kompleks (industri)?
Hemat saya, ya. Kita mesti berjalan dalam kerangka itu. Tetapi, untuk mengantisipasi bahaya individualisme yang begitu tinggi dalam masyarakat industri, maka aspek kolektifitas atau komunal tetap diperhatikan. Barangkali, kolektifitas yang diidamkan bukanlah berdasarkan keluarga, klan, suku atau jenis primordial lainnya, tetapi kolektifitas yang berlandaskan pada semangat untuk membangun ekonomi melalui wirausaha. Dalam kolektifitas itu, orang membangun ikatan emosional, rasa saling percaya dan tanggung jawab sambil tetap berorientasi pada pasar dgn kalkulasi rasional.
Wadah yang cocok untuk itu adalah koperasi. Tentu saja sudah banyak model koperasi; tetapi yang perlu ditekankan adalah koperasi yang memberi bantuan modal usaha bagi masyarakat kecil, membantu mereka untuk menghasilkan produk berkualitas dan juga dalam hal pemasaran. Inilah yang mungkin bisa kita sebut sebagai ekonomi kerakyatan.
Pada ekonomi kerakyatan dengan koperasi sebagai institusi pokoknya, kita mengharapkan munculnya berbagai macam industri rumahan yang menghasilkan banyak produk berkualitas tinggi dan siap dipasarkan.
Jadi, kita menuju masyarakat industri, sembari tetap berakar kokoh pada kolektifitas. Percayalah, ini akan cocok dengan sistem demokrasi modern. Lebih dari itu, ketika koperasi dikembangkan sebagai fundasi ekonomi kerakyatan, maka itu menjadi akar yang kuat dan sekaligus menjaga solidaritas antar warga negara, obat yang mampu menyembuhkan penyakit liberalisme (demokrasi liberal) yang memuja individualisme yang berujung pada relativisme moral dan merajalelanya ketidakadilan.
Kediri 10 Juni 2019
