Ide Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo terkait perlunya Pemerintah ikut dalam menangani jaringan tersier disetujui oleh Pemerintah Pusat, yakni dengan akan dimasukkannya usulan tsb dalam pembahasan di tingkat kementerian Perekonomian.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov. Jatim Benny Sampir Wanto, persetujuan tsb
disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebanyak dua kali, yakni pada kunjungan ke ruang monitoring Sungai Brantas di Perum. Jasa Tirta serta saat jumpa pers terkait hasil kunjungan selama tiga hari di Jatim.
“Pembahasan tentunya menyangkut banyak hal, khususnya sejauh mana pemerintah ikut andil mengelola jaringan irigasi tersier tsb,” ujarnya sambil menambahkan jaringan tersier memiliki peran penting dalam rantai utama produksi pertanian di negeri ini, termasuk Jawa Timur lebih dari 36%% jumlah angkatan kerjanya bergantung pada sektor pertanian.
Selama ini, jelas Benny, jaringan tersier ditangani oleh masyarakat langsung yang tergabung dalam himpunan masyarakat pemakai air. Karena kepentingan pribadi untuk mendapatkan air, maka ada masyarakat yang ‘mengodhos-odhos’ jaringan tersier tsb. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila pemerintah ikutserta dalam pengelolaan jaringan ini.
Sebagai pembanding, lanjutnya, pembagian air di jaringan DAS Brantas diputuskan pleno yang dihadiri 44 institusi setiap tahunnya. Mereka duduk bersama dan berkomitmen terhadap kesepakatan yang telah dicapai. “Baru ada pleno tambahan ketika ada kegawatan, misalnya kekeringan,” ujarnya. Ditambahkan, ada rumus baku yang menjadi rujukan bagi stake holder di DAS Brantas, yaitu mengutamakan manusia, baru kemudian pertanian dan industri.
Manajemen DAS Brantas yang merupakan jaringan primer juga bukan untuk memperoleh laba. Oleh karena itu, pengelolaannya dilakukan oleh sebuah perusahaan umum, Perum Jasa Tirta, bandingnya dengan Hippa yang ditangani sepenuhnya oleh masyarakat
