JEMBER, beritalima.com | Industri Kecil Menengah (IKM) merupakan tulang punggung pergerakan perekonomian.
Hal itu disampaikan Direktur IKM Pangan, Furniture dan Pembangunan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Rifki Yuswandi dalam Program Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada pelaku IKM di salah satu hotel di Jember.
Dikatakannya, dalam Bimtek ini pihaknya menggandeng DPR-RI Komisi VII, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi dan UMKM.
Dikala lapangan pekerjaan sempit, IKM digadang-gadang bisa menjadi alternatif, karena dapat menyerap tenaga kerja.
“Program ini tentunya sangat penting untuk penyegaran bagi pelaku IKM yang sudah lama dan pemula. Sehingga mereka bisa bersama-sama mengikuti program ini,” katanya, Selasa (26/7/2022).
Rifki mengklaim, IKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Sebab secara umum, adanya IKM yang merupakan produsen mempunyai peran strategis.
“Yakni bisa menyerap tenaga kerja, sehingga memperluas lapangan pekerjaan. Dilengkapi dengan adanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang turut berkecimpung di dalam menggerakkan perekonomian,” ujarnya.
Rifki menyampaikan, krisis ekonomi terjadi secara global selama beberapa kali. Beruntung IKM dan UMKM tampil sebagai pondasi bagi perekonomian nasional, sehingga perekonomian negara tidak terjun bebas kepada krisis yang lebih dalam.
“Paling tidak masih bisa bertahan menopang perekonomian masyarakat. Makanya mereka (IKM dan UMKM) memiliki posisi yang sangat strategis. Dan ini sudah teruji ketangguhannya,” bebernya.
Sementara, Bupati Jember, H. Hendy Siswanto menambahkan, Bimtek kewirausahaan yang digelar di yakini mampu menumbuhkan dan mengembangkan IKM. Terutama untuk mewujudkan manufaktur dari hulu ke hilir.
“Mereka akan dilatih Bagaimana mengolah bahan baku, mengelola barang jadi. Mereka juga diajarkan pada program Bimtek itu dengan porsi materi 30 persen edukasi dan 70 persen praktik di luar ruangan,” tuturnya.
Hendy berharap, kedepan Kementerian Perindustrian RI terus mengawal kegiatan ini. Jika mereka sudah menjadi pengusaha, Kementerian Perindustrian RI harus membantu membeli, baik offline maupun online. (Sug)
