Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan upaya pencegahan agar wabah Covid-19 tidak meluas. Namun HIPMI juga berharap pemerintah khususnya Perbankan membuat kebijakan kelonggaran pembayaran pinjaman kredit.
Sekjen BPP HIPMI, Bagas Adhadirgha menyebutkan bila saat ini banyak pengusaha yang mengeluhkan omset maupun perputaran bisnisnya stagnan bahkan menurun. Hal itu terjadi di hampir semua sektor usaha, baik ritel, pariwisata, manufaktur, jasa, infrastruktur, pertambangan dan lain sebagainya. “Penurunan ekonomi ini mulai dirasakan oleh para pengusaha, khususnya anggota HIPMI yang mayoritas masih berskala menengah,” terang Bagas, Rabu (18/2020).
Untuk itu, Bagas berharap, pemerintah memberikan himbauan kepada bank supaya mempertimbangkan kondisi ini. Terutama terhadap sejumlah kewajiban keuangan pengusaha baik itu di perbankan maupun pajak. “Kami mendorong agar Perbankan memberi kelonggaran terkait kewajiban bulanan para pengusaha terkait imbas Covid-19,” cetus Bagas.
Menurutnya, sebagian besar pengusaha muda ini memiliki tanggungan cicilan terhadap perbankan. Kredit tersebut merupakan kewajiban yang selama ini dipenuhi. “Namun karena ada kondisi seperti ini, dimana aktivitas masyarakat keluar rumah dibatasi dalam jangka waktu lama, maka otomatis berdampak di dunia usaha,” yakinnya.
Senada, Ketua Bidang Ekonomi, Pajak dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengaku sudah menjajaki komunikasi dengan pihak perbankan. Selasa (17/3) kemarin, sejumlah pengurus BPP sudah menemui pimpinan Bank Nasional Indonesia (BNI). “BNI akan memberikan relaksasi kebijakan sehingga bisa menstimulus perekonomian di masa yang kurang positif ini,” jelas Ajib menceritakan hasil pertemuan dengan salah satu BUMN itu.
Ajib berharap, hal ini diikuti oleh seluruh bank-bank di Indonesia. Baik di kantor pusat maupun daerah. HIPMI siap untuk membantu perumusan dan skema yang terbaik agar perekonomian Indonesia tetap berjalan. “Kami akan minta Perbankan bisa lebih me support dunia usaha sehingga perekonomian tetap bisa berjalan dengan bagus. Kemudahan-Kemudahan kredit perlu menjadi perhatian pemerintah dan Perbankan,” pungkasnya.
