LUMAJANG,beritalima.com- Audiensi bupati Lumajang dengan asosiasi kontraktor, terkait pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang mengundang banyak masalah. Dalam hal ini, pemkab Lumajang fokus pada pembangunan infrastruktur. Acara tersebut diselenggarakan di Aula Panti PKK kabupaten Lumajang, (15/07/2019).
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, M.ML (cak Thoriq) mengungkapkan, bahwa dari hasil pemeriksaan instansi terkait, pelaksanaan pembangunan infrastruktur banyak ditemukan masalah. Hal itu, disampaikan cak Thoriq saat beraudiensi dengan Asosiasi Kontraktor kabupaten Lumajang.
Cak Thoriq menjelaskan, “fokus utama pemkab Lumajang saat ini adalah pembangunan infrastruktur. Namun dalam hal ini, kami menemukan banyak terjadi masalah dan temuan. Saya mengingatkan, masalah tersebut tidak boleh terulang di masa kepemimpinan saya”, terang cak Thoriq.
“Saya berharap, seluruh kontraktor saling menjalin komitmen bersama dalam membangun Lumajang. Pelaksanaan program harus sesuai standar, dalam pelaksanaannya tidak boleh ada yang memonopoli program pekerjaan. Semua harus proporsional, tidak boleh saling mengganggu”, tegas cak Thoriq.
Yudhie, selaku ketua Asosiasi Kontraktor kabupaten Lumajang menyampaikan, bahwa salah satu keluhan yang dirasa berat oleh para kontraktor adalah tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yang persyaratannya harus mempunyai rekening koran sebesar 20%, dan penyertaan surat ketrampilan tenaga kerja.
Selain itu, tentang asuransi jaminan pemeliharaan barang yang harus menggunakan asuransi bank dari pemerintah, tidak boleh menggunakan jasa asuransi lain. Ada juga keluhan tentang ijin proyek yang harus meminta ijin Bupati dan Wakil Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Bunda Indah menjelaskan, dirinya tidak pernah membicarakan proyek apapun dengan kepala dinas.
“Tidak boleh ada yang mengatasnamakan bupati dan Wakil Bupati”, tegas bunda Indah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) kabupaten Lumajang, Karna Suswandi menjelaskan, bahwa pihaknya akan mengevaluasi terkait beberapa keluhan yang disampaikan para kontraktor. Dirinya menegaskan, bahwa sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan beberapa kontraktor untuk membahas hal tersebut. Dirinya juga meminta agar bupati merevisi Perbup terkait harga satuan barang bangunan.
Menurut Karna, bahwa bupati menginginkan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Lumajang, kontraktor dengan pemerintah daerah harus saling kerja sama dengan asas kebersamaan, dan saling percaya. Dirinya juga membuka ruang dialog untuk diskusi dan menerima saran.
“Yang utama, pekerjaan harus benar, kondusif, tidak bermasalah”, pungkas Karna.
Hadir dalam diskusi tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Bambang Sukwanto, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Bayu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Endah, dan Kepala Bagian Humas dan Protokol, Ari Murcono. (Jwo)
