JAKARTA, Beritalima.com– Gencarnya usaha Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business atau EoDB) belakangan ini jangan sampai melupakan tujuan hakiki dari investasi yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut diingatkan anggota Komisi VI DPR RI bidangi perindustrian dan perdaganga, Amin Ak menanggapi ribut-ribut soal masuknya 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China ke Morosi, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra beberapa hari belakangan ini.
Kepada Beritalima.com, Senin (4/5) pagi, legislator Dapil IV Provinsi Jawa Timur tersebut mengingatkan Pemerintah mengenai tujuan investasi sesuai sila ke-5 Panca Sila dan Pasal 33 UUD 1945, yakni mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Amin menyayangkan terbitnya regulasi yang melonggarkan investasi asing maupun praktik di lapangan selama ini banyak mengorbankan kepentingan rakyat dan kedaulatan bangsa. “Kita setuju peningkatan investasi dari luar. Dan, memang kita harus membuka diri. Namun, tujuan investasi harus tetap sesuai dengan cita-cita luhur para founding fathers negara ini yang tertuang dalam sila ke-5 Panca Sila dan Pasal 33 UUD 1945,” tegas Amin.
Dikatakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut, sudah wajar dan seharusnya jika peningkatan investasi harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dalam negeri. “Jika memang benar pernyataan sejumlah menteri maupun pejabat, bahwa tenaga kerja dalam negeri skillnya rendah, itu menjadi tugas Pemerintah untuk membina dan meningkatkan skill mereka.”
Hal tersebut, jelas Amin, bagian dari investasi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk masa depan Indonesia. Karena itu, Amin juga mengingatkan apa yang diutarakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bahwa prioritas investasi adalah sektor manufaktur yang mampu menyerap tenaga kerja lokal.
Wakil rakyat asal Dapil Kabupaten Jember dan Lumajang itu heran dengan penyataan Bahlil bahwa peningkatan realisasi investasi tak sejalan dengan kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja. Bahlil beralasan faktor skill dan penguasaan teknologi SDM Indonesia yang rendah.
“Saya menangkap ini alasan yang dicari-cari saja. Apa iya, kualitas SDM kita serendah itu? Coba beri mereka gaji yang tinggi sebagaimana para TKA China itu, saya yakin SDM kita jauh lebih baik dan punya dedikasi membangun negeri,” ketus Amin.
Amin mengapresiasi langkah Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir yang menutup wilayahnya untuk menjaga psikologis warga pencari kerja di Kendari dan menutup potensi penyebaran virus Covid-19 dari TKA asal Cina. “Mereka disuruh bertahan di rumah bahkan tidak boleh mudik, lha ini justru TKA diizinkan masuk ditengah upaya bersama memerangi wabah Corona. Ini berbahaya secara sosial maupun ekonomi.”
Amin meminta pemerintah membatalkan kedatangan TKA asal China. Proyek pembangunan smelter lebih baik ditunda selama masa pandemi Covid-19 ini, sembari pemerintah menjalankan tupoksinya mempersiapkan SDM yang mampu menguasai teknologi dibutuhkan. (akhir)
