KUPANG, beritalima.com – PT. PLN (Persero) Wilayah NTT memberikan penjelasan mekanisme pengaduan penerapan subsidi tepat sasaran.
“ Penerapan subsidi tepat sasaran telah diberlakukan sejak awal 2017 lalu, tentunya terdapat pro dan kontra. Pasti timbul pertanyaan, listrik kok naik terus tiap bulan? Kok subsidi listrik dicabut?” kata Richard Safkaur, General Manager PT. PLN (Persero) Wilayah NTT kepada wartawan di Kupang usai buka puasa bersama, Rabu (Rabu (21/6).
Penerapan subsidi tepat sasaran ini adalah pemberian listrik yang hanya diberikan kepada masyarakat dengan kelompok rumah tangga daya 450VA dan 900 VA yang tergolong masyarakat miskin menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Dijelaskan Richard pemerintah melalui TNP2K telah menggolongkan masyarakat penerima subsidi listrik yaitu kelompok masyarakat yang sudah masuk dalam daftar penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta berbagai skema kesejahteraan lainnya.
“ Jika ada pertanyaan subsidi tepat sasaran yang lalu tidak tepat sasaran?, jawabannya adalah iya. Karena ada 18 juta pelanggan 900VA yang masuk dalam kategori rumah tangga mampu mendapat subsidi. Untuk Provinsi NTT, pelanggan rumah tangga 900VA yang disesuaikan ke tarif non subsidi sebanyak 135 ribu pelanggan. Kini mereka harus membayar tarif yang tidak bersubsidi, yaitu dari semula Rp 605/kwh menjadi 1.352 kwh”, kata Richard yang didampingi Manager Area Kupang, Elpis Sinambela dan Manager Niaga PLN Wilayah NTT Andhoko Soeyono.
Namun dengan penerapan kebijakan ini disinyalir akan ada pihak yang tidak terima, untuk mengantisipasi hal tersebut Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PLN telah menyiapkan mekanisme pengaduan.
“ Kebijakan ini berasal dari Kementerian ESDM, kami sudah mentraining pegawai – pegawai di kelurahan dan kecamatan sehingga masyarakat yang mengeluh, menyampaikan protes, kenapa saya tidak dapat subsidi, ingin mengajukan dapat subsidi, dapat melapor ke Kelurahan dengan mengisi formolir identitas yang sudah disediakan, kemudian data tersebut akan diproses di Kecamatan untuk dilaporkan ke tim posko yang terdiri dari TNP2K, DJK, dan PLN yang ada di Pusat. Semua informasi mengenai subsidi listrik tepat sasaran dapat diakses di http:subsidi.djk.esdm.go.id,” kata Richard menjelaskan
Tujuan dari penerapan subsidi listrik ini adalah untuk keadilan masyarakat dan untuk mempercepat penyediaan listrik bagi masyarakat yang elum bisa menikmati listrik.
“ PLN Wilayah NTT sekarang memiliki tugas besar, yaitu untuk menaikan rasio elektrifikasi dan melistrik 100 persen desa di NTT hingga 2018. Kita akan membangun jaringan tegangan menengah dan jaringan tegangan rendah yang jika ditarik garis menjadi sekitar 10.000 kilometer, itu melebihi jarak dari Sabang sampai Marauke yang hanya sekitar 7000 kilometer saja. Kita dapat membayangkan betapa besar tugas yang akan dilakukan,” kata Richard menambahkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya kerjasama dari semuapihak. Cita-cita untuk menaikkan rasio elektrifikasi NTT menjadi 100 persen tidak akan terwujud hanya dari pihak PLN saja, semua harus bersinergi untuk mewujudkannya.
“ Masyarakat diharapkan mengijinkan ketika tanah atau tanamannya dilewati atau dibangun tiang dan jaringan PLN. Ini semua untuk kepentingan bersama. Dan menyambut hari Raya Idul Fitri ini PLN mengadakan program Gemerlap Lebaran 2017. Program dimana biaya untuk tambah daya bagi tempat-tempat ibadah dan diskon 50 persen untuk masyarakat umum,” ujarnya.
Dalam acara buka puasa bersama ini yang dilanjutkan dengan Konferensi Pers itu, juga dihadiri para pejabat PLN Wilayah NTT. (L. Ng. Mbuhang)
