KUPANG, beritalima.com – Bupati Raymundus Sau Fernandez dan Wakil Bupati Aloysius Kobes menggulirkan berbagai program dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.
Beberapa program yang digulirkan diantaranya, bagaimana membuat program untuk langsung dinikamati oleh masyarakat TTU yang dilakukan dengan pola padat karya pangan (PKP) yang melibatkan masyarakat petani secara keseluruhan kurang lebih 48.338 kepala keluarga atau rumah tangga miskin.Kemudian program modal usaha dalam bentuk Sari Tani, dan pembangunan layak huni bagi seluruh masyarakat yang rumahnya tidak layak huni sebanyak 36.046 rumah yang telah didata.
Pembangunan rumah layak huni ini akan dimulai tahun 2017, dan ditargetkan selesai tahun 2021. Hal itu dikatakan Bupati Timor Tengah Utara, Raymundus Sau Fernandez kepada wartawan media ini di Kupang belum lama ini.
Menurutnya, persoalan dasar yang ada di TTU adalah tiga hal pokok yang belum tuntas diselesaikan, yakni terkait pangan, sandang dan papan. “ Tiga hal pokok ini yang mestinya kita bersinergi berbagai komponen yang adadi TTU untuk kita perangi ini”, ujarnya.Ia mengatakan dengan digulirkannya program ini, maka dia berkeyakinan 5 – 10 tahun yang akan datang angka kemiskinan di TTU pasti dibawa 10 persen setelah rumah layak huni ini selesai kerjakan.
Mengapa rumah yang menjadi prioritas, karena bagi dia, rumah itu ada enam indikator untuk mengukur kemiskinan seseorang, yaitu mulai dari atapnya, dindingnya, lantainya, listrik, luas bangunan, WC/kamar mandi. Enam indikator ini untuk mengukur seseorang masuk dalam kategori miskin atau tidak miskin.
“ Kalau kita berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan maka kita sarantembaknya adalah langsung pada sesuatu yang kemudian variabel kemiskinan paling tinggi diukur dari sana. Sehingga saya memutuskan untuk membangun rumah layak huni menggunakan dana APBD Kabupaten TTU dengan pola gorong royong melibatkan masyarakat”, katanya.“ Jadi dana itu kita transfer masuk ke rekening masyarakat penerima rumah layak huni.
Tidak dalam bentuk proyek tetapi masyarakat sendiri yang akan membelanjakan uang itu dan mengerjakan sendiri rumahnya. Kita pemerintah hanya menentukan dua bulan untuk dilakukan yaitu bulan April dan Mei sebagai bulan Bhakati Gorong Royong dan kita fokus untuk menyelesaikan rumah layak huni”, kata Ray Fenandez menambahkan. (Ang)
