JAKARTA, beritalima.com | Setiap inovasi pelayanan publik yang diciptakan penyelenggara negara harus menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat maupun daerah harus bisa membaca perubahan zaman yang selalu beriringan dengan perubahan kebutuhan publik.
Ketua Tim Panel Independen J.B Kristiadi mengungkapkan hal tersebut, usai wawancara Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2019 hari kedua, di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (03/07). “Jadi kita jangan mengada-ngada, tapi apa kebutuhan riil itulah yang kita perbaiki dan sempurnakan. Kalau perlu hal-hal seperti perizinan itu disederhanakan,” ungkapnya.
KIPP yang telah dilaksanakan kelima kalinya ini dinilai semakin membaik. Salah satu buktinya adalah beberapa ‘wajah baru’ yang masuk dalam 99 inovasi terbaik tahun 2019. Jumlah proposal yang diajukan dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) pun meningkat dari tahun lalu. Tahun ini, ada 3.156 proposal dari 331 instansi yang diajukan.
Kristiadi menilai, partisipasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan dengan baik dan membuktikan keinginan untuk optimalisasi serta perbaikan kualitas pelayanan publik. “Pastinya mereka sudah semakin mengetahui apa kebaruan-kebaruan dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” imbuhnya.
Para inovator yang masuk dalam Top 99, tak boleh merasa puas. Mereka harus mengembangkan inovasinya sesuai kebutuhan publik dari masa ke masa.
Pada sesi kedua hari kedua ini, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) menampilkan inovasi Layanan Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai IPK Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri. Penyetaraan Ijazah adalah proses pengakuan atas kualifikasi ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi luar negeri dengan kualifikasi ijazah pendidikan tinggi di Indonesia.
Saat ini, sekitar 300-400 lulusan perguruan tinggi luar negeri melakukan penyetaraan ijazah. Untuk mempercepat layanan tersebut, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan menerapkan sistem penandatanganan SK Penyetaraan ijazah luar negeri dengan menggunakan tanda tangan elektronik (e-signature). “Diharapkan layanan menjadi lebih cepat dan kuota layanan penyetaraan ijazah dapat ditambah sehingga masyarakat yang dapat menggunakan layanan ini semakin banyak,” ujar Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ismunandar.
Diberlakukan sejak 1 Maret 2018, jumlah penerbitan Surat Keputusan Hasil Penyetaraan Ijazah meningkat. Tercatat pada tahun 2018 meningkat 10% dari tahun sebelumnya yakni, pada tahun 2017 sebanyak 4.961 SK diterbitkan pada tahun 2018 meningkat ke angka 5.382 SK Penyetaraan Ijazah. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dari 72,3 % menjadi 75,5 %.
Selanjutnya adalah Inovasi ketel minyak kayu putih Baristand Industri Ambon (Si Telmi Biam), yang diciptakan Kementerian Perindustrian melalui Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon. Selama ini, penyulingan dengan ketel kayu konvensional menyebabkan kualitas warna kayu putih tidak jernih karena tercampur dengan ekstrak lemak kayu bakar, dan perbandingan jumlah kualitas ekstrak juga rendah. Produksi satu unit ketel hanyalah 2,4 kilogram minyak kayu putih per hari dengan tenaga kerja enam orang.
Dengan Si Telmi Biam, produktivitas penyulingan dapat dilipatgandakan. Untuk satu ketel, dalam satu hari dapat dilakukan tiga kali produksi, dengan daya serap bahan baku naik dari 300 kg daun/hari menjadi 600 kg daun/hari, sehingga total produksi mencapai 7,2 kg minyak kayu putih/hari, dan daya serap tenaga kerja juga naik menjadi 12 orang/hari.
“Si Telmi Biam telah dikembangkan oleh Baristand Industri Ambon sejak tahun 2005, dan sampai tahun 2018 telah diproduksi 462 unit,” jelas Sekjen Kemenperin Winarto. Si Telmi Biam memberikan dampak positif bagi perajin yang merupakan target inovasi dengan meningkatnya hasil penyulingan minyak kayu putih sebesar 0,4 persen. Dampak inovasi bagi masyarakat diluar kelompok sasaran yaitu pada pengurut daun kayu putih, dapat dilihat dari meningkatnya penghasilan pengurut daun kayu putih menjadi dua kali lipat.
Tak mau kalah, Kementerian Sekretariat Negara menampilkan inovasinya yang diberi nama Gerobak Kuliner sebagai Jaring Pengaman Sosial (Bakul Ringpass). Inovasi ini adalah upaya untuk menata Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), khususnya bagi para pedagang kaki lima (PKL).
Seperti diketahui, kini kawasan GBK terlihat lebih rapi dan nyaman. Dahulu, stigma terhadap GBK kurang baik karena banyaknya sampah, maraknya pungutan liar, bahkan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Hal positif dari pengelolaan ini adalah sebagai jaring pengaman sosial bagi pedagang, yang penghasilannya kini bisa mencapai Rp8,6 juta per bulan. Para pedagang secara sukarela menjadi agen pelayanan dalam membantu keamanan, kebersihan, serta pelayanan di area GBK.
Inovasi terakhir yang disajikan pada hari kedua ini adalah Laboratorium Inovasi (Labinov) ciptaan Lembaga Administrasi Negara (LAN). LAN adalah salah satu instansi pemerintah yang menghadirkan ‘kejutan’ pada KIPP 2019. Pasalnya, LAN belum pernah masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada kompetisi ini di tahun-tahun sebelumnya.
Melalui Labinov, pemda didorong untuk mengakselerasi inovasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan inovasi ini, LAN sekaligus mengelola potensi yang dimiliki pemda agar dapat dikembangkan, dengan cara yang baru dan keluar dari perangkap business as usual.
Kepala LAN Adi Suryanto mengungkapkan, sejak tahun 2015 hingga 2018, Labinov menghasilkan 3.565 ide inovasi pada 28 daerah. “Hal ini tentu mendukung Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 386 menyatakan dalam rangka peningkatan kinerja, pemda dapat melakukan inovasi,” jelas Adi saat mempresentasikan inovasinya di hadapan Tim Panel Independen.
