AMBON,beritaLima.com.- Interupsi, dari sejumlah anggota DPRD kota Ambon mewarnai sidang paripurna penyampaian pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD kota Ambon atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Ambon tahun anggaran 2015, Sabtu (14/5) di Balai Rakyat Kota Ambon. Interupsi datang dari ketua fraksi kebangkitan dan persatuan Indonesia Asmin Matdoan serta Tomwin Rionaldo Tamaela, ketua fraksi demokrat yang sama-sama menyesalkan beberapa kali ketidakhadiran Sekretaris Kota (Sekot) Ambon mewakili pemerintah kota (pemkot) untuk mengklarifikasi anggaran 37,1 miliar yang tidak terealisasi. “Tentunya ini menjadi perhatian dan catatan penting bagi pemerintah kota dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik kedepan. Sehingga hal-hal teknis tertentu tidak mengganggu dan merusak hubungan kemitraan yang baik
antara legislatif dan eksekutif,” jelas Tamaela dalam sidang yang
turut diamini ketua fraksi Gerindra, Johny Wattimena. Sebelumnya,
dalam penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD terhadap LKPJ Pemkot Ambon
yang dibacakan ketua fraksi nasdem Mourits Tamaela, menelorkan 20
rekomendasi yang wajib menjadi perhatian Pemkot Ambon. Sementara itu,
walikota Ambon Richard Louhenapessy dalam sambutannya menyatakan
rekomendasi DPRD yang telah disampaikan akan menjadi catatan-catatan
penting dalam kerangka menata dan memperbaikinya di tahun ini dan
tahun-tahun mendatang. Sehingga menjadi perhatian pemkot kedepan
antara lain penanganan transportasi bagi jalur masuk dan keluar Ambon,
pengaturan jalur trayek yang lebih baik, penataan kemacetan,
perparkiran dan fungsi terminal mardika serta upaya menekan laju
pertumbuhan kemiskinan maupun masalah lingkungan hidup (kebersihan,
pengelolaan sampah dsb). Selain itu, kata Louhenapessy peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui kualitas dan mutu pendidikan,
kesehatan, pengembangan dan penataan infrastruktur pariwisata juga
menjadi perhatian sebagai aspek PAD dan pengelolaannya secara baik.
Adapun optimalisasi keuangan daerah baik pendapatan maupun belanja
tetap menjadi titik pusat dalam menjaga keseimbangan APBD. “Seluruh
poin-poin ini akan betul diperhatikan bagi kami sebelum mengakhiri
masa kerja dan bagi pemerintahan kedepan dalam upaya perbaikan dan
peningkatan kinerja pemerintah dan terutama pelayanan kepada
masyarakat,” ujarnya tegas. (L.Mukaddar)
