JAKARTA, Beritalima.com– Sidang Tahunan (ST) MPR RI merupakan bentuk tanggung jawab, akuntabilitas dan transparansi lembaga-lembaga negara terhadap rakyat. Sebab itu, ST MPR RI penting untuk dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19.
Laporan dari lembaga-lembaga negara tersebut, Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Intsiawati Ayus dalam keterangan pers Biro Pemberitaan dan Humas DPR RI yang diterima awak media, Senin (13/7) mengatakan, perlu berisikan sikap-sikap lembaga negara terkait pelaksanaan, penanganan Covid-19 sesuai dengan tugas masing-masing.
”Sidang Tahunan MPR merupakan agenda penting ketatanegaraan yang dilaksanakan 16 Agustus setiap tahunnya. Urgensi ST MPR adalah untuk mendengarkan laporan kinerja tahunan dari lembaga-lembaga negara, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MK, MA, dan KY,” terang Senator dari Provinsi Riau tersebut.
Sesuai tujuan negara sebagaimana alinea empat pembukaan UUD 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sehingga negara dan seluruh elemennya perlu bergerak melindungi dari pandemi Covid-19.
”Kelompok DPD di MPR memandang bahwa situasi bangsa saat ini terkait wabah Covid-19 diharapkan menjadi substansi dalam pidato Pimpinan MPR sekaligus cermin sikap kelembagaan,” lanjut Intsiawati.
Wabah Covid-19 telah memicu efek bola salju (snowball effect) pada sektor kehidupan antara lain. Pertama, secara sosial menyebabkan terjadinya disorganisasi dan disfungsi sosial yang mengakibatkan posisi ketahanan masyarakat (community resilience) mengalami guncangan (shock).
Kedua, secara ekonomi, individu atau kelompok masyarakat mengalami penurunan produktivitas kegiatan ekonomi, mulai dari kegiatan produksi, hingga kegiatan konsumtif, juga menimbulkan banyaknya masyarakat miskin baru. Penurunan produktivitas kegiatan ekonomi warga negara tentunya akan berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi negara.
Untuk itu, perlu upaya yang terintegrasi dalam pendekatan penanganan wabah Covid-19. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya, pemerintah diharapkan merevitalisasi Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan menyiapkan berbagai stimulus yang sifatnya tidak tunai tetapi bisa dinikmati semua masyarakat miskin.
Pemerintah juga perlu merubah mindset penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam arti bukan penyebaran virusnya, tetapi manajemen mitigasi atau penanganan virus tersebut yang bersifat KLB, dengan ciri cepat, terpadu, lintas program dan lintas sektoral.
Dan, pada tataran ekonomi makro pemerintah tetap perlu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi, menjaga regulasi perdagangan, memacu pertumbuhan sektor pertanian, dan mengembangkan infrastruktur wilayah tertinggal.
Selain itu, yang tidak kalah penting adalah pemerintah diharapkan dapat mengembangkan sikap nasionalisme dan solidaritas sosial agar bangsa ini mampu keluar dari krisis yang disebabkan wabah Covid-19.
”Persiapan matang dan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan ST MPR dalam pandemi Covid-19. Karena itu, Kelompok DPD RI di MPR RI berharap Pimpinan MPR RI dapat segera melaksanakan Rapat Gabungan MPR RI antara Pimpinan MPR RI, Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD RI di MPR RI guna membahas persiapan ST MPR 2020. “Mudah-mudahan dalam minggu ini Rapat Gabungan MPR untuk membahas persiapan ST MPR itu dapat terlaksana,’’ demikian Intsiawati Ayus. (akhir)
