JAKARTA, Beritalima.com– Polri harus agresif serta cepat mengusut siapa di belakang Indonesia Leaks dan apa motivasi membuka kasus Buku Merah sehingga menimbulkan kegaduhan.
Padahal, kata Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan tertulis melalui WhatsApp (WA) yang diterima Beritalima.com, Jumat (12/10) pagi, kasus sudah tuntas ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Jika Polri agresif dan cepat mengungkap kasus hoax Ratna Sarumpaet tentunya Polri bisa cepat pula mengusut Indonesia Leaks yang terindikasi menyebar hoax,” kata Neta.
Dari pantauan IPW, Indonesia Leaks bisa terkena tuduhan menyebar hoax sebab Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan, yang diungkapkan Indonesia Leaks tidak benar sehingga terjadi kegaduhan di kalangan masyarakat.
Pada sisi lain, kata Neta, siapa pengelola Indonesia Leaks tidak pernah muncul ke permukaan. Bahkan www.indonesialeaks.com tak menampilkan nama pengelola, hanya menampilkan sejumlah logo media sebagai mitra dan inisiator.
“Apakah sebuah lembaga yang tidak berani secara jantan menampilkan figur pengelola dan penanggungjawabnya pantas dipercaya? Namun polisi tetap bisa menelusurinya, dengan cara memanggil dan memeriksa figur figur yang logonya terpasang di www.indonesialeaks.com.”
Dalam kasus Buku Merah yang menyeruak belakangan ini, terlihat sangat sarat dengan permainan manuver politik ketimbang kasus hukumnya. Apalagi kasus hukumnya sudah selesai seperti kata Ketua KPK.
Dikatakan, sasaran kasus Buku Merah ini jelas dan terang benderang hendak menyasar ke pemerintahan Jokowi, ada pun Kapolri Tito Karnavian hanya sebagai sasaran antara.
Dijelaskan Neta, pihaknya melihat ada yang aneh dalam kasus Buku Merah ini. Sebab kasus daging dengan tersangka Patrialis Akbar itu sudah lama selesai proses hukumnya di KPK.
Namun, kenapa baru dimunculkan lagi menjelang pilpres 2019. Ini tak lain karena ada manuver dari pihak tertentu yg tdk suka melihat kedekatan Tito dgn presiden jokowi.
Dalam kasus Buku Merah, IPW menilai bahwa bola ada di KPK. “Lembaga anti rasuah itu harus solid. Jangan mau dipecah dari luar maupun dari para mantan pimpinannya yang pernah berseteru dgn institusi polri.”
Apalagi, jelas Neta, Ketua KPK Agus Raharjo sudah mengatakan dugaan aliran dana ke Kapolri Tito Karnavian itu tidak benar. Juga dikatakan, catatan yang disebut sebagai Buku Merah itu hanya petunjuk yang sudah diklarifikasi ke Basuki Hariman bahwa tidak benar memberikan uang ke Tito Karnavia.
Itu artinya, pernyataan Ketua KPK itu merupakan suara resmi KPK. Begitu juga soal perusakan buku sudah dijelaskan Ketua KPK bahwa tidak cukup bukti dan sudah dihentikan penyelidikannya. “Apakah ketua KPK tidak layak dipercaya?”
Mengingat sekarang ini sudah memasuki tahun politik, IPW berharap, Polri dan KPK harus sinergi dan jangan mau diadu domba hingga muncul cicak buaya jilid III.
“KPK harus terus agresif memburu koruptor di tahun politik ini dan Polri harus pula maksimal menjaga keamanan hingga pilpres 2019. Baik KPK maupun Polri harus solid agar koruptor bisa disapu bersih sehingga tidak ikut-ikutan bermanuver mengadu domba KPK dengan Polri,” harap Neta.
Yang tidak kalah pentingnya, jelas dia, Polri harus mengusut, siapa di belakang Indonesia Leaks dan apa motivasinya menyebar kasus Buku Merah. Apa yang dilakukan Indonesia Leaks bisa terkena tuduhan penyebar hoax.
“Jika Polri bisa cepat mengungkap kss Ratna Sarumpaet, IPW berharap, Polri bisa juga cepat membongkar Indonesia Leaks agar tidak muncul kegaduhan di masyarakat,” demikian Neta S Pane. (akhir)
