JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sotarduga mengatakan, tidak ada masalah dengan rencana perombakan jilid dua Kabinet Indonesia Maju (KIM) karena itu adalah hak prerogatifnya seorang presiden/
Hal itu dikatakan Eriko dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Membaca Peta Parlemen Pasca Reshuffle Jilid II’ di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (22/4) siang. Selain Eriko, juga tampil sebagai pembicara anggota Fraksi Partai Golkar Misbahun dan Direktur Eksekutif Voxfol Indonesia, Pangi Syarwi Chaniago.
Menurut Eriko partainya tak mempermasalahkan rencana perombakan KIM yang disebut-sebut mau dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat, karena hal tersebut adalah hak prerogatif Presiden.
“Jadi apa yang salah dengan yang namanya reshuffle, ini tidak ada perkara orangnya siapa, monggo saja Pak Jokowi menunjuk, tidak ada yang keliru kalau dari profesional boleh, jangan kita mendikotomikan apakah juga orang politik atau dari partai politik tidak profesional. Berbeda partai politik tidak menjadi masalah asalkan pilihan Presiden tepat untuk kemajuan bangsa dan negara,” kata Eriko.
Misbakhun mengatakan, saya tidak menambah, silakan di uji langsung, monggoo!. Soal beda partai kan tidak masalah, kami tetap bersahabat, yang paling penting apa, kami sama-sama sepakat mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia, yang disebut Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, nah ini yang diperjuangkan Empat Pilar.
Jokowi juga tidak mudah menunjuk orang untuk menjadi pembantunya, karena hal itu butuh waktu. “Jadi, mengenai siapa orangnya, tentunya kan tidak semudah itu, saya lebih senang nanti kita bertanya jawab, tidak ada masalah, siapa yang mau ditunjuk tentu perlu waktu.”
Dikatakan, sampai saat ini kita belum tahu dan sudah heboh, apakah dari partai Golkar mau ditambah atau dikurangi, ya monggoh. “Setahu saya, partai Golkar selalu setia mendukung dan membantu presiden Jokowi,” tutur Misbakhun.
Pangi mengatakan, risert yang dia bacakan terkait tentang kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi, Maret- 2 April, itu 51,8 persen puas, sangat puas 6 persen, total itu 58 persen. Tidak puas 33,6 persen, sangat tidak puas 5 persen.
Jadi, kalau kita bicara tentang kepuasan, memang yang paling ideal itu mestinya di angka 80 persen ke atas, tapi 70 persen itu pun sudah cukup. Namun, masih menjadi penting, apa penting reshuffle atau tidak, karena dari hasil kinerja pasangan Pak Jokowi- Ma’ruf amin.
“Kalau kita cermati, saya melihat presiden Jokowi, satu hal yang saya pahami, ada teori yang tidak bisa ketemu di Indonesia yaitu teori Scott man wearing dimana sistem presidensial yang dikombinasikan dengan ala multipartai itu pemerintahan cenderung tak stabil,” demikian Pangi Syarwi Chaniago. (akhir)
