MALANG, beritalima.com| Ada hal yang aneh saat beberapa awak media mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk mengonfirmasi sejumlah masalah yang berada di DPUBM. Antara lain terkait, sejumlah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Adanya nilai penawaran lelang sejumlah proyek di DPUBM yang turun dari pagu hingga 40 persen.
Dari pantauan awak media kantor DPUBM Kabupaten Malang sungguh mencekam, nampak sepi. Hal itu terlihat sejak pasca penggeledahan yang dilakukan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah pejabat dan Kepala Dinas nampaknya jarang sekali berada di Kantor. Sejumlah staf kantor DPUBM saat ditanya mengaku tidak ada yang tahu.
“Kami tidak tahu mas, sejak dari pagi gak kelihatan pak Wik,” ujar salah satu staf DPUBM saat ditanya awak media, Senin (24/06).
Dan hal itu juga diakui staf DPUBM yang lain, mengaku bahwa memang saat ini KPK memantau pergerakan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPUBM.
“Saat ini ada orangnya KPK yang monitor terus,” ungkap sumber orang dalam yang mewanti wanti untuk tidak dimediakan.
Bahkan, Ia juga mengaku bahwa ada beberapa orang DPUBM saat ini menjadi target KPK, dan pada mutasi pejabat beberapa bulan lalu terbukti salah satu Kepala Bidang (Kabid) Bina Tehnik Sabarudin di mutasi.
“Beliau adalah target KPK, dan juga sudah mutasi, pekerjaan sudah digantikan pejabat lain,” katanya.
Padahal, kantor Dinas DPUBM adalah salah satu kantor pusat pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Malang yang harus memberikan pelayanan prima terhadap publik secara maksimal. Namun, pasca KPK lakukan penggeledahan nampak OPD tersebut ketakutan. Bahkan menurut sumber orang dalam mengaku saat ini DPUBM sudah paham teknis, dan saat ini lebih berhati hati dalam menjalankan beberapa proyek pekerjaan.
“Yang jelas sekarang lebih hati hati mas, apalagi sudah ketemu dan ditatar langsung KPK,” tandasnya. [san]
