SURABAYA – beritalima.com, Tiga tersangka perkara penipuan Sipoa Group yakni, Ir Klemen Sukarno Candra, Budi Santoso, dan Aris Birawa, menjalani sidang permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (7/12/2018).
Sidang praperadilan yang teregister dengan nomor 56/Pid.Praper/2018/PN.Sby ini untuk tujuan membongkar adanya kriminalisasi, kesalahan protap, serta ketidak absahan penetapan status tersangka terhadap ketiganya.
Sugeng Teguh Santoso , kuasa hukum dari Ir. Klemen Sukarno Candra, Budi Santoso, dan Aris Birawa mengungkapkan bahwa, praperadilan ini juga untuk menguji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang menyatakan bahwa untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka sebelumnya seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka itu harus dipanggil, diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi,
“Penetapan tersangka itu adalah tidak sah, karena tidak pernah ada panggilan sebagai calon tersangka. Ketiganya ditetapkan tersangka, sedangkan sebelumnya tidak pernah ada pemeriksaan sebagai saksi,” ungkap Sugeng.
“Disisi lain, perkara ini terlalu prematur kalau dibawa ke ranah pidana, karena perkara ini sebetulnya terkait dengan perjanjian serah terima unit yang belum jatuh tempo” jelas Sugeng,
“Terkait dengan cek refound, sebetulnya klien kami juga adalah korban penipuan,” tambahnya.
“Jadi klien menerbitkan cek refound ke pada konsumen itu, karena permintaan dari seseorang berinisial AW kalau nanti di dalam rekening perusahan akan diberikan suntikan dana sebesar 50 Milyar, ternyata hal itu tidak terlaksana”, ungkap Sugeng
“AW memberikan bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA sebagai bukti dana telah dikirimkan, namun ternyata slip itu tidak benar, karena setelah dicek di bank tidak pernah ada pemindahan dana ke rekening perusahaan klien kami, namun klien kami sudah terlanjur mengeluarkan cek refound kepada para konsumen.” terang Sugeng.
Sugeng menjelaskan, kalau penerbitan Cek untuk refound para konsumen Sipoa Grup yang kemudian ternyata tidak ada dananya adalah tidak dapat dikualifisir sebagai tindak pidana penipuan, karena pemohon menerbitkan cek kepada para konsumen adalah atas dasar jaminan dari Agung Wibowo bahwa akan ada suntikan dana, dimana kliennya menerbitkan cek pada konsumen dalam keadaan terdesak yang kemudian ada penjamin yang akan menyediakan dana yaitu Agung Wibowo, jadi Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada unsur Niat (Mens Rea) dari kliennya untuk menerbitkan cek kosong.
“Jadi karena merasa tertipu oleh Agung Wibowo, Ir. Klemens Sukarno Candra salah satu pemohon Praperadilan melaporkan tindakan penipuan dan pemalsuan cek yang dilakukan oleh Agung Wibowo kepada Polda Jawa Timur dan teregister dengan nomor Laporan Polisi LP/1551/XI/2018/UM/SPKT Polda Jatim tanggal 27 November 2018,” jelas Sugeng yang juga sekjen DPN Peradi ini.
Diketahui, Senin tanggal 3 Desember 2018 dalam kondisi sakit Aris Birawa, Budi Santoso dan Klemens Sukarno Candra dipaksa harus menghadiri persidangan pidana di Pengadilan Negeri Surabaya, sedangkan yang bersangkutan dalam kondisi sakit dan tidak mungkin untuk dihadirkan dalam persidangan. Aris Birawa dan Klemens diseret-seret oleh pihak kepolisian yang pada saat itu tidak memiliki kewenangan lagi untuk melakukan hal tersebut karena status tahanan ketiga klien kami adalah tahanan dengan status titipan pengadilan, bukan tahanan kepolisian.
“Kami melihat polisi begitu proaktif memaksakan para tersangka untuk sidang pada hari itu, sedangkan kondisi sedang sakit dan berdasarkan rujukan dokter harus dibawa ke UGD,” tegas Sugeng.
Sugeng kembali menegaskan bahwa pelimpahan pokok perkara atas ke tiga tersangka tidak mengakibatkan permohonan praperadilan menjadi gugur sebagaimana yang dimaksud didalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU/XIII/2015. (Han)
