JAKARTA, Beritalima.com– Humas Pemerintah dalam era Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menunjukkan sensitifitas dan terintegrasi dalam kondisi Indonesia yang serba anomali, khususnya selama pandemi Covid-19.
Buktinya, ungkap pengajar Krisis dan Strategi Public Relations, Riset Kehumasan, Metode Penelitian Komunikasi Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga saat bincang-bincang dengan Beritalima.com di Jakarta, Selasa (13/4) pagi, lebih dari satu tahun, terjadi simpang siur informasi Covid-19 yang tidak terkelola dengan baik.
Komunikasi antara Pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya serta sesama masyarakat pun tidak berjalan baik. Hal itu sangat berdampak kepada kegamangan akan kebenaran informasi Covid-19 yang diterima masyarakat baik dari media massa maupun media sosial. “Masyarakat bingung mana informasi Covid-19 yang benar,” kata pengamat yang akrab disapa Jamil ini.
Dalam kondisi demikian, kata Jamil, humas Pemerintah di tingkat pusat dan daerah seharusnya aktif memberikan informasi alternatif yang berkualitas dan kredibel. Namun, hal itu tidak dilakukan humas Pemerintah dengan baik karena tidak terorganisir dengan baik pula. “Saya melihat kerja Humas Pemerintah asal lepas tanggungjawab saja,” kata dia.
Padahal, lanjut Jamil, Humas Pemerintah yang selama ini saya pahami dikoordinir Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sayangnya, Bakohumas belum mampu menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas perguruan tinggi negeri (PTN).
Hal itu terjadi, lanjut pengamat ini, karena Kemenkominfo kurang memberi peran pada Bakohumas. Kemenkominfo terkesan lebih dominan mengurus tools (teknologi), bukan kontennya. Padahal, konten seharusnya lebih penting dan dominan daripada toolsnya.
Akibatnya, fungsi komunikasi yang seharusnya lebih menonjol dalam situasi membanjirnya berbagai informasi, termasuk Covid-19, menjadi tidak terealisir. Peran utama mengelola informasi dan komunikasi dengan sendiri sulit diwujudkan
Cara mengaktifkan peran Humas Pemerintah, Kemenkominfo harus mengambalikan Bakohumas pada fungsinya sesungguhnya. Bakohumas diberi peran besar untuk menyatukan aktifitas Humas Pemerintah, BUMN, dan PTN.
Konsekuensinya, lanjut Jamil, Kemenkominfo harus mengubah orientasi dari tools (teknologi) kembali ke konten. Dengan begitu, Kemenkominfo kembali memperkuat Bakohumas untuk mengkoordinir aktifitas humas pemerintah dengan memperbanyak komunikasi (konten) daripada mengurus informatikanya (tools).
“Masalahnya, apakah menkominfo mau menggeser orientasi dari tools ke konten ? Selama masih itu orientasinya, pastilah Bakohumas akan mandul dalam mengkoordinir humas pemerintah. Akibatnya, humas pemerintah tidak terintegrasi dalam bekerja, termasuk dalam menangani pandemi Covid-19,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
