JAKARTA, Beritalima.com– Unggahan foto mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Azazi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai dan gorila di akun facebook milik Ambroncius Nababan berbuntut panjang. Pihak yang memajang foto tersebut dinilai sangat tidak beretika, bahkan cenderung menghina pribadi Natalius dan masyarakat Papua.
Menurut Nababan, unggahan itu dilatarbelakangi pernyataan Natalius yang menolak vaksin Covid-19 Sinovac dan lebih memilih membeli vaksin dari luar negeri. “Kasus itu sebenarnya sering terjadi di Indonesia. Apa yang diwacanakan seseorang tidak direspon apanya, tapi lebih pada siapa yang berwacana. Akhirnya yang diserang pribadi siapa yang menyampaikan wacana,” kata pengamat politik Universitas Esa Unggul, Muhammad Jamiluddin Ritonga, Senin (25/1) malam.
Tidak hanya itu, kasus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Yusuf Leonard Henuk juga demikian. Ketika SBY mewacanakan terkait vaksin Covid-19, Yusuf Leonard Henuk menyebut SBY bodoh dan sok suci.
Demikian pula saat AHY mewacanakan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, Yusuf Leonard Henuk menyebutnya bodoh. “Saat seseorang mengkritik Pemerintah, seperti Ribka Tjiptaning menolak di vaksin Covid-19, dia malah disebut penghianat dan tidak tahu diri,” kata pria yang akrab disapa Jamil ini.
Contoh tersebut, kata pengamat ini, mengindikasikan dalam berwacana di media massa dan media sosial kerap berujung serangan pada pribadi yang berwacana. “Kecenderungan ini tentu tidak sehat dalam perkembangan demokrasi di tanah air. Padahal, wacana di negara demokrasi idealnya menjadi sarana untuk mencari kebenaran sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” kata dia.
Khusus Pemerintah, lanjut Jamil, wacana yang sehat dapat memberi masukan untuk pengambilan kebijakan atau mengkoreksi suatu kebijakan.
Namun hal itu tidak terjadi karena wacana di Indonesia tidak menyerang pendapat seseorang, tetapi justeru menyerang orangnya.
“Wacana tidak sehat tersebut seyogyanya harus diubah dengan menyerang pendapatnya, bukan orangnya. Kalau hal itu yang dilakukan, wacana di Indonesia akan produktif sehingga bermanfaat pada masyarakat dan pemerintah,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga. (akhir)
