ACEH-Pasca beredar surat koreksi dari Kementrian Dalam Negeri beberapa waktu lalu tentang Bendera dan Lambang Aceh, Masyarakat jangan ikut terpropaganda, hal ini dikatakan oleh Keordinator M@PPA Azwar A Gani, Minggu 03-08-2019.
Menurutnya,kita mengapresiasi kinerja Pemerintahan Aceh yang mampu menyembunyikan surat Koreksi Kementrian Dalam Negeri tersebut, sampai Anggota DPR Aceh tidak mengetahuinya.
“Ini adalah pola politik lokal di Aceh, jika kepentingan tidak terakomodir buka saja kotak pandora, maka satu isu akan beralih sesuai tujuan,
“Isi surat Mendagrie No 188.34/2723/SJ tentang koreksi terhadap Qanun Bendera Aceh tidak ada yang luara biasa. Semua pejabat baik eksekutif dan legislatif Aceh sudah paham bagaimana kedudukan Bendera Daerah dalam tatanan politik Indonesia, Ini juga menandakan lemahnya Konsultasi pemerintahan Aceh dengan jakarta yang bisa mnyebabkan fatal terhadap Perdamaian.
“Kepada Rakyat Aceh kami serukan, jangan terpancing dengan propaganda resmi atau ilegal terkait dengan isu bendera yang timbul tenggelam sesuai dengan kepentingan. Sudah 14 tahun kita juga masih dapat menikmati perdamaian di bawah Merah Putih,” ucapnya
Terkait dengan kondisi hari ini, M@PPA melihat bahwa Pemerintahan Aceh dan Pusat mempunyai komitmen yang tinggi terhadap perdamaian di Provinsi Aceh. Tetapi dalam beberapa hal, Aceh belum mampu membangun nilai tawar secara Politik dengan Pusat dalam memperjuangkan UUPA tahun 2006.
“Di satu sisi kita banga adanya perwakilan Aceh di Komisi- komisi penting di DPR-RI , kader Partai Aceh di Komite I DPD RI yang membidangi Politik dalam Negeri, Anggota tim pemantau Otonomi Khusus Aceh-Papua di DPR-RI, kantor penghubung Pemerintahan Aceh di Jakarta.Tetapi di sisi yang lain mereka masih belum mampu menerjemahkan substansi perdamaian yang berdampak kepada cacatnya manuver politik mereka saja.
Kami berharap, Pemerintahan Aceh melakukan rasionalitas kepada Masyarakat terkait dengan persoalan Bendera dan Lambang Aceh. Jangan sampai UUPA yang sudah 14 Tahun berjan hilang begitu saja atau dijadikan mesin teror baru untuk menjastifikasi bahwa Aceh belum damai jika semuanya tidak sesuai dengan MOU. Bagaimana kita berbicara Visi Aceh Hebat, jika kita terus memproduksi mesin teror baru atas nama perdamain Aceh, Tegasnya,”(A79)
