Perdagangan antar daerah yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur menjadi best practice bagi provinsi lain. Untuk itu, Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo (Pakde Karwo), mewakili para gubernur, diberikan kesempatan menyampaikan ide-idenya terkait perdagangan antar daerah dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional/Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2018 di Trans Luxury Hotel Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/2) sore.
Beberapa poin yang disampaikan Pakde Karwo seperti perlunya pemerintah pusat dan provinsi memanfaatkan captive market Indonesia karena potensi besarnya, seperti jumlah penduduknya yang mencapai 40 persen jumlah penduduk ASEAN. Potensi ini harus dikembangkan karena mampu menjadi tulang punggung/backbone perdagangan dalam negeri yang dapat menstimulus investasi, mendorong tumbuhnya industri dan meningkatkan ekspor nasional.
Poin kedua adalah melakukan substitusi impor bahan baku/penolong dengan produk lokal melalui penguatan perdagangan antar daerah. Jika hal ini dilakukan, akan mengurangi ketergantungan impor bahan baku/penolong nasional yang masih besar yakni 74,99 persen.
Poin yang ketiga adalah menekan biaya logistik antar pulau. Diantaranya dengan penguatan infrastruktur “tol laut” yang menjadi program strategis nasional, juga memperbaiki kemudahan berusaha serta memangkas berbagai prosedur perijinan.
Dalam kesempatan Rakernas APPSI ini, para gubernur melakukan penandatanganan kesepakatan bersama/MoU gubernur seluruh Indonesia selaku anggota APPSI tentang kerjasama perdagangan komoditas dan produk unggulan antar daerah. Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar atau landasan memperkuat perdagangan antar daerah.
Presiden Apresiasi Rakernas APSSI
Sementara itu, sore harinya saat memberikan arahan kepada para gubernur peserta Rakernas APPSI Tahun 2018, Presiden RI Joko Widodo menyambut baik pelaksanaan rakernas ini yang salah satu fokus utamanya membahas tentang perdagangan antar daerah.
Presiden meminta kerjasama perdagangan antar daerah ini didukung oleh database yang akurat, termasuk potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah harus sesuai data yang benar. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam mengambil keputusan.
Pada kesempatan ini Presiden kembali mengingatkan soal pemberian kemudahan investasi terutama di daerah, salah satunya dengan kemudahan perizinan. Menurutnya selama ini banyak investasi terhambat karena perizinan yang panjang dan berbelit-belit. Untuk itu ia meminta aturan di daerah terkait investasi untuk dipermudah dan diperpendek.
“Nanti kita lombakan saja dimana provinsi yang mampu memotong perizinan investasi tercepat, itu yang menang,” ujar Presiden disambut tepuk tangan hadirin.
Presiden juga meminta agar perda terutama yang berkaitan dengan percepatan berusaha untuk ditinjau ulang. Bila memang menghambat perizinan untuk dapat diperbaiki, jangan sampai membuat perda baru.
Guna mempermudah perizinan investasi ini, lanjut Presiden, ke depan akan dibuat Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi atau single submission. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi hambatan implementasi investasi di daerah.
“Sistem ini diharapkan selesai dalam 1,5 bulan ke depan sehingga diharapkan Maret-April selesai,” terangnya.
Selain masalah investasi, salah satu hal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan ekspor. Ekspor ini harus memperhatikan produk yang kompetitif dan pasar yang akan dituju. (rr).
