BALI, beritalima.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi satu-satunya di Wilayah II Indonesia yang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP)-nya mendapat predikat “A”. Wilayah II meliputi Kalimantan, Lampung, DKI Jakarta, Jatim, Bali, NTB, NTT. Capaian ini mengantarkan Jatim memperoleh penghargaan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2017 dari pemerintah pusat.
Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Dr. H. Asman Abnur, S.E, M.Si kepada Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim pada acara Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah II di Nusa Dua Convention Center Bali, Rabu (31/1).
Dalam sambutannya, Pakde Karwo mengatakan, dirinya bersyukur dan bangga dengan diraihnya penghargaan ini. Menurutnya, prestasi ini berkat kerja keras seluruh elemen pemerintah, khususnya bupati dan walikota untuk mewujudkan SAKIP yang baik dan berkualitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya kebetulan menjadi Gubernur di tempat dan waktu yang tepat. Penghargaan ini berkat komitmen seluruh kepala daerah yang luar biasa terhadap perbaikan kesejahteran masyaraka.” pujinya.
Ditambahkan, SAKIP adalah alat untuk untuk menata manajemen pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Penataan sebagaimana diamanatkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Turunnya kedua peraturan tersebut disambut baik oleh dirinya dan seluruh bupati/walikota melalui penerbitan regulasi yang baru atau reregulasi, penerapan leadership atau kepemimpinan yang maju, dan penerapan teknologi informasi (TI) dengan tujuan mendukung terwujudnya SAKIP yang baik dan berkualitas di Jatim.
Lebih lanjut Pakde Karwo mengatakan, berbagai upaya dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan tujuan tsb, diantaranya melakukan diseminasi SAKIP, yaitu menyebarluaskan segala informasi tentang SAKIP kepada seluruh Perangkat Daerah atau PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jatim. Kemudian, melakukan pendampingan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap perangkat daerah) dari pejabat tertinggi, pejabat tinggi pratama atau Eselon II sampai dengan jabatan pelaksana/staf) secara intensif, serta melaksanakan pra evaluasi dan evaluasi SAKIP secara rutin.
Juga, mempublikasikan SAKIP melalui website resmi milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kab/Kota se Jatim, dan sekaligus pembuatan sistem aplikasi SAKIP bernama “Si AKIP” yang telah diadopsi oleh sebagian kab/kota di Jatim.
Hasilnya, hasil evaluasi AKIP Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari tahun ke tahun oleh Kementerian PAN dan RB terus meningkat. Apabila pada tahun 2014 Jatim memperoleh predikat A dengan nilai 75,20, maka pada tahun-tahun berikutnya kategori A tersebut tetap mampu dipertahankan dengan nilainya terus meningkat. Misalnya, tahun 2015 memperoleh nilai 80,04, 2016 memperoleh nilai nilai 81,14, dan tahun 2017 memperoleh nilai 81,21.
Selain Pakde Karwo sebagai satu-satunya gubernur yang memperoleh nilai A di wilayah II Indonesia, penghargaan sama juga diberikan kepada Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, sebagai satu-satunya bupati di wilayah II yang memperoleh kategori SAKIP A untuk kabupaten/kota.
*Rapor Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah II Naik*
Dalam kesempatan ini, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Dr. H. Asman Abnur, S.E, M.Si mengatakan, secara keseluruhan, hasil evaluasi SAKIP di wilayah II Indonesia pada tahun 2017 mencapai 56,40 atau mengalami peningkatan 4,59 poin dari Tahun 2016 yang mencapai 51,81.
Atas peningkatan itu, Asman Abnur memberikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah yang telah melakukan upaya dan perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Khususnya kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang berpredikat “A”, yakni Jawa Timur dan Banyuwangi.
Ditambahkan, untuk hasil evaluasi SAKIP di wilayah II Indonesia pada tahun ini, terdapat 17 provinsi dan kabupaten/kota yang memperoleh predikat “BB”. Kemudian, terdapat 52 Kabupaten/Kota dengan predikat “B”, dan 81 kabupaten/kota yang masuk dalam katagori “C” dan “CC”.
“Untuk kabupaten/kota yang masih dibawah “B”, saya minta segera melakukan studi tiru ke instansi pemerintah lain yang sudah lebih baik dalam menerapkan SAKIP yang berkualitas dan berorientasi pada hasil, seperti Jawa Timur dan Banyuwangi yang mendapat predikat “A”” katanya.
Asman Abnur menegaskan, SAKIP harus menjadi role model pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Asman menargetkan, pada hasil evaluasi Tahun 2018 diharapkan seluruh pemda minimal memperoleh predikat B. “Kita sudah punya role model, yakni daerah yang nilainya “A”. Silahkan belajar” tegasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, Gubernur Bali, para Bupati/Walikota se-Kalimantan, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, Kak mantan Utara, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda Kementerian PANRB Shadiq Pasadigoe, Staf Khusus Bidang Politik dan Hukum Kementerian PANRB Noviantika Nasution, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kementerian PANRB Indra Gobel.
(rr)
