JAKARTA, Beritalima.com– Senator dari Dapil Provinsi Papau Barat, Dr Filep Wamafma mengaresiasi LNG Tangguh yang cepat merespon problem terkait dengan kondisi kerusakan SD YPK Serito di Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.
Filep menyampaikan apresiasi kepada LNG Tangguh yang telah memberikan respons atas permasalahan yang ada di tengah masyarakat Distrik Sumuri. “Kami apresiasi LNG (BP) Tangguh merespons problem yang kami temukan di masyarakat. Sebagai wakil rakyat dan daerah, kami melihat membangun khususnya Papua Barat tidak hanya dibutuhkan peran Pemerintah Daerah tetapi juga tanggung jawab semua pihak termasuk pihak perusahaan,” kata Filep kepada Beritalima.com, Kamis (16/9).
Filep mengingatkan, perusahaan jangan lupa, perpindahan warga dari Kampung Tanah Merah Distrik Sumuri adalah akibat kampung mereka dibangun kilang sebagai gas alam cair LNG Tangguh. Tanggung jawab sosial terhadap masyarakat tetap melekat dan berkelanjutan selama perusahaan masih terus beroperasi.
“Pemerintah daerah Bintuni telah melakukan banyak hal dalam menyelesaikan persoalan mendasar termasuk pendidikan. Karena itu, BP Tangguh juga tidak boleh melepas tangan dan memberikan bertanggung jawab kepada Pemerintah semata. Sepanjang BP masih beroperasi di teluk Bintuni dan masyarakat telah dipindahkan dari kampung halamannya, tanggung jawab sosial itu harus terus dilakukan.”
Wakil Ketua Komite I DPD RI ini menakankan, LNG (BP) Tangguh harus konsisten menjalankan tanggung jawab sosialnya, antara lain melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu sebagai imbalan masyarakat pemilik hak ulayat juga telah rela meninggalkan kampung halamannya.
Sebelumnya, Filep bereaksi terhadap diketahui kondisi SD YPK Serito Bintuni yang rusak parah. Filep mempertanyakan komitmen dan kontribusi BP Tangguh yang terkesan abai atas tanggung jawab sosial perusahaan bagi masyarakat di daerah itu. Dia menyentil CSR BP Tangguh untuk dapat digunakan membantu pembangunan pendidikan terutama dalam kondisi serba sulit di tengah pandemi saat ini.
Filep juga meminta Pemda memberikan ‘teguran’ perusahaan yang tak menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik. Good corporate citizenship dan good business ethics itu harus menjadi perhatian. Kalau tidak, keseimbangan sosial sulit akan terjadi.
“Perusahaan jangan hanya menyedot Sumber Daya Alam, sebaliknya masyarakat yang menjadi korban kepentingan investasi gas di Bintuni. Dampak kehadiran perusahaan di Papua mayoritas hanya orientasi bisnis tanpa peduli kepentingan dan hak masyarakat adat dan pembangunan daerah. Dimana keadilan itu?” tangkasnya.
Filep berharap, permasalahan ini segera ditindak lanjuti secara serius dan muncul tindakan konkret perusahaan yang berdampak positif bagi masyarakat setempat. “Semoga segera ditindaklanjuti dan ada dampak positif bagi pendidikan masyarakat 7 suku di kabupaten Teluk Bintuni,” demikian Dr Filep Wamafma. (akhir)
