Palembang, beritaLima – Pada Rapat Paripurna ke 4 Masa Persidangan I Tahun 2017, Selasa (2/5), adalah agenda paripurna berupa Jawaban Walikota Palembang, Terhadap pemandangan umum Fraksi – fraksi DPRD Kota Palembang terhadap penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Palembang akhir tahun anggaran 2016.
Rapat Paripurna di pimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, M.Adiansyah dan dihadiri Ketua DPRD H.Darmawan, Wakil Ketua, Anggota DPRD, Kepala Dinas, Camat serta Lurah Se- Kota Palembang.
Walikota Palembang, H.Harnojoyo memberikan jawaban, tanggapan, dan penjelasan terhadap Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Zainal Abidin Mengenai potensi pendapatan yang valid dan terukur, penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) bagi Aparatur Sipil Negeri dalam program peningkatan pendapatan asli daerah, dan LKPJ Walikota yang baru sebatas pada aspek pengukuran output dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, belum bersifat hasil dan manfaat.
“Saya jelaskan bahwa Pemerintah kota Palembang akan lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan melakukan pemetaan potensi pendapatan dengan lebih valid dan terukur lagi, Penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) Sudah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang, Saya sampaikan bahwa gambaran indikator capaian kinerja masing masing Perangkat Daerah telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,” ucap orang nomor satu di Palembang pada Paripurna DPRD kota.
Mantan Ketua DPRD Kota Palembang ini, juga memberikan jawaban, tanggapan terhadap fraksi Golkar yang disampailan oleh Lailata Ridha diantaranya terkait penyerapan angaran dapat lebih maksimal, Pembangunan yang bersifat prioritas, meningkatkan sosialisasi E-KTP, Fraksi Golkar tidak melihat pembangunan yang menonjol yang dilakukan oleh Pemkot, Permasalahan parkir.
“Penyerapan anggaran mudah – mudahan kedepan dapat diwujudkan dengan anggota dewan, Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot telah sesuai dengan skala prioritas dan kondisi keuangan yang sesuai dengan program RPJP dan RPJM Kota Palembang, Sosialisasi terus dioptimalkan Disdukcapil termasuk dengan sistem jemput bola, Pemkot telah banyak melakukan pembangunan, Seperti Pembangunan infrastruktur, Seperti pembangunan jalan Tol yang melewati Palembang, Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI, Pembangunan LRT, Penataan Pedestrian Jl. Jend. Sudirman, Pengembangan Kawasan destinasi wisata, pembangunan pompa sungai bendung dan terkait permasalahan parkir, Pemkot telah melakukan sosilisasi agar pihak ruko dan mall menyiapkan lahan parkir dan sosialisasi tarif parkir yang sesuai perda,”jelasnya.
Selain itu, terhadap pemandangan umum Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Saudara H.Eddy Saad. Terkait permasalahan di PDAM, Kinerja PD Pasar, Perluasan Wilayah, dan pengelolaan sampah, penegakan perda, Permasalahan E-KTP, Inventarisasi aset – aset daerah, Program Smart City segera direalisasikan, dan normalisasi drainase di kelurahan Sentosa.
“Saat ini PDAM kekurangan suplai air sebesar 2.420 m3 perhari dan ini sedang diupayakan PDAM, Untuk PD. Pasar Palembang Jaya secara terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja di segala bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Pemkot juga berkomitmen untuk mempercepat proses perluasan wilayah Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan, Sekarang pemkot sedang berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah dengan menggunakan Metode Thenual (Incenerator) yang digunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Sampah yang ramah lingkungan. Saya minta kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih maksimal dalam menegakkan Peraturan Daerah yang terkait dengan rawa, izin mendirikan bangunan dan izin gangguan, Pemkot juga telah mendistribusikan alat cetak (printer) E-KTP ke seluruh kecamatan. Untuk melaksanakan pencetakan E-KTP di kecamatan, kami masih menunggu jadwal yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan aset – aset daerah dilakukukan pencatatan melalui Aplikasi SIMDA dan telah dilakukan pemeliharaan dengan baik. Program smart city telah dianggarkan, saat ini sedang proses administrasi dan segera dilaksanakan tahun 2017 ini, Dan terkait drainase di kelurahan Sentosa Pemkot segera memprogramkan pemeliharaan rutin,”jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Kota Palembang ini, juga memberikan jawaban, tanggapan terhadap fraksi Golkar yang disampailan oleh Lailata Ridha diantaranya terkait penyerapan angaran dapat lebih maksimal, Pembangunan yang bersifat prioritas, meningkatkan sosialisasi E-KTP, Fraksi Golkar tidak melihat pembangunan yang menonjol yang dilakukan oleh Pemkot, Permasalahan parkir.
“Penyerapan anggaran mudah – mudahan kedepan dapat diwujudkan dengan anggota dewan, Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemkot telah sesuai dengan skala prioritas dan kondisi keuangan yang sesuai dengan program RPJP dan RPJM Kota Palembang, Sosialisasi terus dioptimalkan Disdukcapil termasuk dengan sistem jemput bola, Pemkot telah banyak melakukan pembangunan, Seperti Pembangunan infrastruktur, Seperti pembangunan jalan Tol yang melewati Palembang, Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI, Pembangunan LRT, Penataan Pedestrian Jl. Jend. Sudirman,
Pengembangan Kawasan destinasi wisata, pembangunan pompa sungai bendung dan terkait permasalahan parkir, Pemkot telah melakukan sosilisasi agar pihak ruko dan mall menyiapkan lahan parkir dan sosialisasi tarif parkir yang sesuai perda,”jelasnya.
Diteruskannya terhadap tanggapan Fraksi Keadilan Persatuan yang disampaikan oleh Asi Apriliansyah terkait refisi perda terkait tarif parkir, Realisasi peningkatan lahan pemakaman dari Tahun 2008- 2013 ke Tahun 2013-2018
“Mengenai usulan revisi Perda mengenai tarif parkir kami telah membuat kajian teknis mengenai tarif parkir dan pada prinsipnya kami sependapat untuk dilakukan penyesuaian tarif parkir.
Pada Tahun 2013-2018 adanya penambahan lahan Tempat Pemakaman Umum yaitu Tempat Pemakaman Umum Kramasan pada Tahun 2014 untuk kawasan Seberang Ulu I dan Kertapati dengan luas 3,64 Hektar,”jelasnya.
Lebih lanjut, Politisi Demokrat memberikan tanggapan Fraksi Hanura Amanat Nasional Bulan Bintang yang disampaikan Hidayat Comsu lebih menyoroti permasalahan parkir yang memakan bahu jalan seputran jalan Sudirman, Pembangunan Hotel IBIS yang tidak perizinan belum sesuai
“Pemkot melalui instansi terkait segera mengecek, dan akan menindak tegas karena parkir dibahubjalan itu dilarang,
Terhadap pembangunan Hotel IBIS telah diterbitkan IMB nya sesuai dengan pembangunan dan terhadap pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan baik keamanan, ketertiban, kesehatan dan kenyamanan warga masyarakat, Pemkot telah melakukan pengawasan secara kontinyu terhadap kegiatan pembangunan gedung Hotel IBIS tersebut,”jelasnya.
Ditambahkanya, Segala sesuatunya yang menyangkut berbagai aspek yang masih perlu disempurnakan dan akan dibahas pada komisi komisi bersama instansi terkait.
(Nn/hms)
