JAKARTA, Beritalima.com– Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) skandal PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara lebih Rp 13,7 semata-mata untuk membongkar permasalahan yang terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertanggungan tersebut.
“Tak ada niat kami dari Fraksi PKS membentuk Pansus untuk menjatuhkan seseorang apalagi pemerintah. Pansus bertujuan agar permasalahan yang terjadi di BUMN plat merah tersebut semakin terang benderang sehingga kasus serupa tidak terjadi pula di BUMN lainnya,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.
Hal tersebut dikatakan anggota Komisi I DPR RI ini usai membuka diskusi publik dengan tema ‘Jiwasraya, Ada Apa Dengan BUMN?’ yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Ruang Pertemuan Fraksi Lantai III Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/1) siang.
Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin AK, Anis Byarwati (komisi XI/Fraksi PKS), Ahmad Alamsyah Saragih (Komisioner Ombudsman) dan Yanuar Rizky sebagai pengamat BUMN.
Dikatakan Jazuli, pihaknya semakin serius membongkar skandal Asuransi Jiwasraya karena ini adalah permintaan banyak konstituen kepada anggota Fraksi PKS DPR RI ksetika mereka melakukan kunjungan kerja ke konstituen ketika masa reses Desember lalu.
“Ada tiga permintaan dan pertanyaan konstituen yakni batalkan kenaikan harga gas elpiji bersumbsidi, jangan naikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III Mandiri dan usut kasus skandal PT Jiwasraya yang merugikan keuangan negara lebih Rp 13,7 miliar. Sebagai wakil rakyat, kami menindaklanjuti permintaan rakyat tersebut,” kata wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Banten tersebut.
Untuk itu, lanjut laki-laki kelahiran Bekasi 56 tahun silam tersebut, Fraksi PKS DPR RI terus melakukan komunikasi lintas Fraksi untuk menggalang dukungan Pansus Angket. “Kamin sudah melakukan silaturahmi dengan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Statemen mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mengindikasikan keinginannya perlu dibentuk Pansus untuk penyelesaian skandal ini,” kata Jazuli.
Kasus PT Jiwasraya, ungkap Jazuli, dapat disebut ‘megaskandal’ yang bisa berdampak sistemik mengingat potensi kerugiannya yang sementara ditaksir Kejaksaan Agung mencapai 13,7 Triliun sehingga tidak ada cara lain kecuali dilakukan penyelidikan secara serius, mendalam, dan komprehensif.
“Kita tidak boleh main-main dengan skandal Jiwasraya karena disana ada mandat negara, uang negara dan yang terpenting uang rakyat. Kerugian yang sangat besar harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, ekonomi, korporasi dan secara publik. Kita ingin memastikan hak-hak nasabah tetap dijamin negara karena menurut catatan ada 5,2 juta jiwa nasabah dari masyarakat menengah ke bawah,” ungkap Jazuli.
Jazuli menilai, skandal ini tidak cukup diserahkan pada mekanisme biasa (panja komisi), tapi harus melalui penyelidikan yang komprehensif sehingga kasusnya menjadi terang benderang dan transparan. Di sana ada tanggung jawab pemerintah, ada tanggung jawab BUMN, lembaga pengawas (OJK), korporasi, dan lain sebagainya.
“DPR ini wakil rakyat dan mewakili kepentingan rakyat yang gelisah melihat megaskandal ini terutama mereka yang terdampak langsung. Jika respon DPR biasa-biasa saja tidak sesuai proporsi dan urgensinya, rakyat akan bertanya-tanya jangan-jangan ada hal yang sengaja ditutup-tutupi dan diselesaikan bawah tangan.”
Untuk itu, Fraksi PKS tetap pada pendiriannya agar segera dibentuk Pansus Angket untuk membongkar dan menyelidiki skandal ini. Pansus Angket juga jangan dipikirkan macam-macam dan bermotif politik. Ini murni untuk mengungkap kasus ini agar jelas masalahnya dan komprehensif solusinya.
Dengan dibentuknya Pansus, Negara justru terbantu untuk memperbaiki tata kelola BUMN keuangan ini secara komprehensif. Pansus Hak Angket ini akan menyelidiki indikasi fraud yang terorganisir atau organized crime dan pola kecurangan pada sektor keuangan yang kompleks.
“Dengan demikian, kita bisa memperbaiki tata kelola BUMN kita khususnya dan korporasi pada umumnya menjadi lebih baik dan menutup semua celah kejahatan yang mungkin dilakukan,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
