JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin realisasi pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) mesti disesuaikan dengan statistik pertumbuhan wabah virus Corona (Covid-19) pada masing-masing daerah.
“Kita menyambut baik wacana PTM yang akan dilaksanakan bulan depan. Namun, ada beberapa hal yang mesti menjadi kajian pemerintah. Pertama, aplikasi kebijakan harus disesuaikan dengan status zonasi masing-masing wilayah. Daerah yang masih memiliki angka pertumbuhan dan sebaran tinggi Covid-19 tidak dipaksakan untuk belajar tatap muka,” ujar Sultan.
Apalagi, papar senator muda dari Dapil Provinsi Bengkulu tersebut dalam keterangan pers yang diterima awak media, Selasa (8/6) malam, saat ini kita melihat proses vaksinasi kepada masyarakat baru dilaksanakan sebagian kecil dan memiliki tingkat efektifitas serta efikasi yang rendah.
“Tingkat progres vaksinasi untuk Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pun patut dipertimbangkan. Dan, saya belum yakin bahwa vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan akan mencapai target 100 persen dalam waktu dekat,” tegas mantan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu ini.
Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 melaporkan jumlah warga Indonesia yang telah menerima dosis vaksin secara lengkap bertambah 70.654 jiwa hingga Jumat (4/6), pukul 12.00 WIB.
Dengan penambahan itu, total jiwa yang menerima dua dosis vaksin Covid-19 menjadi sebanyak 11.055.554 jiwa, demikian data Satgas Covid-19 yang diterima di Jakarta, Jumat lalu.
Efektivitas atau efikasi vaksin Covid-19 buatan Sinovac ini pun lebih rendah dibandingkan dengan hasil uji coba vaksin yang sama di Brazil dan Turki. Hasilnya, efikasi di Indonesia jauh di bawah tingkat efikasi vaksin yang sama yang diuji cobakan di negara lain seperti Brazil yang sebesar 78 persen atau di Turki yang mencapai 91,25 persen. Dan ini dapat dilihat dari tingkat efektivitas vaksin Covid-19 buatan Sinovac China di Indonesia hanya 65,3 persen.
Jadi, kata Sultan, Pemerintah harus tetap mengedepankan aspek keselamatan masyarakat dengan memperketat interaksi manusia guna menekan angka sebaran Covid-19.
Ditambahkan, tingkat mordibitas memang terbaca rendah pada anak-anak di Indonesia, tapi itupun sangat mungkin disebabkan oleh proses tracing yang rendah.
Dengan angka tingkat kesakitan anak-anak tersebut ternyata memiliki tingkat mortalitas (kematian) di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan.
Karena itu, rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) akhir April lalu yang belum merekomendasika aktifitas pelaksanaan PTM harus menjadi rujukan utama.
Sultan menyayangkan, seharusnya sebelum dihadirkan kebijakan tersebut, Kementerian harus meminta pendapat banyak pihak yang berkompeten, yang berpijak pada paradigma dari dunia medis.
“Kalaupun tetap dirasakan perlu melaksanakan tatap muka, selain menyiapkan Protokol kesehatan dan dukungan alat tes pemeriksaan kesehatan. Sekolah Juga dituntut untuk dapat berinovasi baru dalam proses belajar mengajar seperti melaksanakan tatap muka diruang terbuka.”
Sultan juga menyoroti tentang mutasi virus Corona yang telah menyebar ke banyak negara, termasuk Indonesia. “Varian Corona ‘Delta’ atau strain B.1617.2 disebut lebih menular dari varian ‘Alpha’ dan sudah menyebar di lebih dari 60 negara.
Organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) pun sudah memperingatkan negara-negara di dunia tak gegabah dalam melonggarkan protokol kesehatan dan aktivitas sosial karena bisa menimbulkan bencana bagi yang belum divaksinasi.
“Atas kondisi ini kita sekali lagi harus mengkaji seluruh dampak dan resiko apabila proses tatap muka tetap dijalankan. Sebab dua jam sangat rentan dalam proses penularan virus Corona,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)
