JAKARTA, beritalima.com– Wakil Presiden periode 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) berbicara hasil survei lembaga dunia The Economist Intellegince Unit (EIU) yang menyebutkan, indeks demokrasi Indonesia menurun.
Menurut JK, indeks demokrasi Indonesia yang menurun disebabkan banyak pengkritik pemerintah yang berujung dipanggil polisi. Ia mempertanyakan bagaimana caranya agar orang yang mengkritik pemerintah tidak dilaporkan ke polisi.
“Beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silahkan kritik pemerintah. Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi?,” kata JK.
JK mengatakan hal itu pada acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI bersamaan dengan diskusi yang digelar secara daring di kanal PKS TV dan sejumlah akun media sosial (medsos) Fraksi PKS DPR, Jumat 12 Februari 2021, kemarin.
Menurut JK, sejatinya bukan demokrasinya yang menurun. Namun apa yang dilakukan demokrasi tersebut. JK memfokuskan pada soal pentingnya check and balance (keberimbangan) dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Namun, kata dia, banyak pertanyaan tentang bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Hal ini, tegas dia, harus menjadi upaya bersama.
Merespons pernyataan JK tersebut, mantan Politikus Demokrat Roy Suryo, melalui cuitannya di akun twiter @KRMTRoySuryo2, Jumat , 12 Februari 2021, mengatakan, pernyataan berupa pertanyaan JK itu menjadi hal menarik untuk diulas. Sebab, JK mempertanyakan cara untuk mengkritik.
“Ini menarik mantan Wapres @Pak_JK mempertanyakan bagaimana caranya mengkritik Presiden @Jokowi tanpa dipanggil polisi?,” tulis Roy dalam cuitannya.
Selanjutnya, mantan Menpora itu melontarkan usulan bagaimana cara mengkritik sehingga tidak dipolisikan. Ia menyebut tertibkan buzzer, sehingga buzzer tersebut tidak liar kemana-mana.
“Usulan saya, mungkin yang pertama kandangkan dulu BuzzerRp yang belum diberi peneng itu agar tidak liar sendiri,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar rakyat aktif mengkritik pemerintah. Menurutnya, kritik sangat diperlukan untuk perbaikan pelayanan publik. Namun sayangnya, banyak tokoh yang mengaku takut mengkitik pemerintah karena khawatir akan diserang oleh buzzer maupun diperkarakan polisi. (*).
