JAKARTA, Beritalima.com– Politisi senior di Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan ST menigatakan, secara umum masyarakat kelautan dan perikanan belum merasakan dampak dari program perikanan budi daya.
Karena itu, ungkap wakil rakyat dari Dapil I Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut, program pemulihan ekonomi rakyat melalui program perikanan budi daya perlu dievaluasi, sebab kesejahteraan nelayan terus menurun.
Hal tersebut disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI aaat Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Tranggono beserta jajarannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR RI Gedung Nusantara Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pertengahan pekan ini.
Politisi kelahiran Sumbawa ini bahkan meminta penjelasan khusus dari KKP terkait banyaknya kelompok masyarakat penerima bantuan sistem swakelola yang belum tersalurkan, terutama pada Direktoran Jenderal (Ditjen) perikanan budidaya. “Soalnya, bantuan sarana dan prasarana (sarpras) tidak tersalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya,” tutur Johan.
Kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Tranggono yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan posisi Eddy Prabowo karena tersandung kasus korupsi lobster, Johan mengingatkan, rencana terobosan program KKP 2021 ini hendaknya berbasis kepada akurasi data yang akurat dan analisa yang tajam.
Pada kesempatan itu, Johan mencontohkan rencana KKP mereview perikanan tangkap demi meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menuju Rp 12 triliun sebagai sebuah terobosan besar.
Dalam rangka peningkatan PNBP tersebut, Johan mempertanyakan bagaimana upaya KKP untuk meningkatkan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah perairan Indonesia karena menurut Ketua DPP PKS 2020-2025 ini, masih banyak terjadi masuknya kapal asing secara illegal serta penyelundupan benih lobster ataupun sejenisnya yang terus berlangsung sampai sekarang.
Karena itu, legislator yang terpilih dari dapil I Provinsi NTB tersebut berharap agar KKP memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan. Rosihan meminta kepada KKP untuk siapkan strategi pada sektor pembiayaan kepada nelayan dan pelaku usaha untuk pemulihan ekonomi masyarakat dengan pola membangun kampung-kampung perikanan.
Pada kesempatan itu, Johan juga menyampaikan harapannya agar ada kebijakan KKP untuk kelonggaran pembiayaan atau pembayaran terhadap sektor kelautan perikanan sebagai dampak wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda dunia termasuk Indonesia.
Sosok pengganti Fahri Hamzah sebagai wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menuturkan, permasalahan umum dari nelayan kita saat ini adalah rendahnya akses modal finansial, ketidakadilan dalam sistem bagi hasil, sistem pelelangan ikan yang belum transparan, dan pemerintah yang belum mampu memberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk perbaikan ekonomi nelayan.
“Sebagai wakil rakyat termasuk nelayan, saya mengusulkan agar Pemerintah pimpinan Presiden Jokowi segera memberikan stimulus program khusus kepada nelayan yang ada di kampung-kampung wilayah pesisir agar usaha perikanan mereka bisa berkembang lebih baik,” papar dia.
Johan yang sangat akrab dengan kehidupan nelayan khususnya yang ada di Pulau Sumbawa, mendorong Pemerintah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan bantuan sarana dan prasarana yang tepat sasaran dan tepat guna seperti pengembangan dermaga, penyediaan sarana penunjang sector perikanan dan prasarana kegiatan pemasaran ikan.
“Saya melihat peningkatan sarana dan prasarana bagi nelayan merupakan skala prioritas demi memperbaiki nasib nelayan kita,” demikian H Johan Rosihan. (akhir)
